Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Mahfud MD: Jadi ASN Polri Sudah Benar

Menkopolhukam Mahfud MD (DepokToday, Rul)

DepokToday – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta masyarakat menyudahi pembahasan soal nasib pegawai KPK tak lolos TWK karena sudah diangkat jadi ASN Polri.

“Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan,” kata Mahfud disampaikan melalui akun twitter pribadinya, Rabu 29 September 2021.

Menurut Mahfud, langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengangkat para pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN Polri tidaklah melanggar hukum.

“Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” lanjut Mahfud.

Dikatakan Mahfud, dasarnya adalah Pasal 3 ayat (1) PP No. 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga: Negara Lagi Pontang-panting, Mahfud MD Malah Bangga Nonton Sinetron

Dalam pasal itu disebutkan, “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.”

“Selain itu Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014 (Administrasi Pemerintahan),” kata Mahfud.

Soal label eks pegawai KPK yang tak lolos TWK yang dicap sebagai taliban, Mahfud menyebut soal itu dapat diselesaikan dengan pengaturan fungsi dan tugas ketika telah diangkat menjadi ASN Polri. “Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi,” kata Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bakal menyurati Presiden Joko Widodo untuk bisa mengangkat 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan menjadi Aparatur Sipil Negara di Bareskrim Mabes Polri.

Dilansir Republika.co.id, alasan Kapolri adalah, para pegawai dan penyidik yang terancam dipecat dari KPK tersebut, memiliki pengalaman yang dibutuhkan Polri untuk memperkuat divisi penanganan korupsi.

Baca Juga: Viral, Pensiunan Polri Jadi Manusia Silver, Pengakuannya Bikin Elus Dada

“Pada prinsipnya, beliau (Presiden Jokowi) setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Polri,” ujar Sigit, Selasa 28 September 2021.

Menengok rekam jejak 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK, menurut Sigit, bisa untuk memperkuat divisi pemberantasan korupsi di Bareskrim Polri.

“Tentunya, ini sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri,” kata Sigit. (ade/*)