Pedagang Pasar Kemirimuka Serukan Tolak Bayar Retribusi

Pedagang membentangkan spanduk menolak membayar retribusi.(Foto: DepokToday/Hen)

BEJI—Pedagang di Pasar Kemirimuka menyerukan tolak bayar retribusi yang diduga dilakukan oleh oknum petugas tanpa bukti pembayaran resmi.

Seruan yang ditujukan kepada sesama pedagang ini disampaikan melalui media spanduk, Selasa (3/11/2020).

Spanduk tersebut bertuliskan Perkumpulan Pedagang Pasar Margonda Depok mengimbau kepada para pedagang untuk tidak membayar uang retribusi sesuai dengan pernyataan Walikota Depok Mohammad Idris pada 22 Mei 2017 dan Putusan Pengadilan yang sudah inkrach.

Menarik Lainnya: https://depoktoday.com/pedagang-pertanyakan-aliran-retribusi-pasar-kemirimuka/

Namun diduga, sampai saat ini ada oknum petugas Unit Pengelolaan Teknis Pasar Kemirimuka Kecamatan Beji dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok masih melakukan penarikan uang retribusi kepada para pedagang.

“Kami masih dimintain uang retribusi oleh oknum petugas UPT. Padahal kan udah enggak boleh,” kata seorang pedagang yang namanya enggan disebutkan.

Setiap harinya, kata pedagang itu, ada oknum petugas UPT yang menarik retribusi dengan nominal Rp4.000-an.

Anehnya petugas tersebut tidak menggunakan seragam petugas atau Aparatur Sipil Negara.

Mereka para petugas dengan seenaknya meminta jatah retribusi ke pedagang mengenakan pakaian bebas tanpa ada karcis retribusi yang diserahkan kepada pedagang.

“Kalau kami minta karcis retribusinya petugas tersebut engak kasih dengan alasan yang tidak jelas,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPTMD, Yaya Baharya, saat dikonfirmasi terkait adanya penarikan retribusi, tidak membantahnya.

Padahal, menurut Yaya, penarikan retribusi dituding melanggar imbauan Wali kota Depok, Mohammad Idris.

Dikutip dari laman resminya, mohammadidris.com, yang dipublish pada  21 Mei 2017, orang nomor satu di Depok itu melarang penarikan retribusi di Pasar Kemirimuka.

“Pada Jumat 19 Mei 2017, saya menarik semua Unit Pengelola Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka, Artinya Pasar Kemirimuka sudah bukan milik Pemerintah Kota Depok karena dimenangkan oleh PT Petamburan Jaya Raya maka Pemerintah Kota Depok tidak melakukan kegiatan apapun, seperti penarikan retribusi ketertiban, parkir, sampah, dan sebagainya,” ucap Idris.

Ditambah lagi, lanjut Idris, dari pihak Kepolisian melarang adanya penarikan/retribusi apapun oleh pihak aparat Pemerintah Kota Depok karena bisa dikategorikan pungutan liar dan bisa terkena oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu, dua puluh ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk penjara. Silahkan berdayakan oleh koordinator pasar tapi jangan oleh PNS karena ini tentang aturan,” tegas Mohammad Idris yang disampaikan Yaya Barhaya.

Namun himbauan yang disampaikan oleh Mohammad Idris tidak dijalankan oleh anak buahnya para petugas UPT Pasar Kemirmuka yang masih menarik iuran restribusi tanpa adanya karcis.

“Jika petugas UPT masih melakukan penarikan retribusi maka bisa merusak citra nama Mohammad Idris karena anak buahnya yang diduga melanggar aturan,” terang Yaya.

(hen)