Pedagang Legawa Pasar Kemirimuka Dikelola oleh PT Petamburan Jaya Raya

0
80
Sejumlah pedagang bersama pengurus PPTMD.(Foto: DepokToday/Hen)

KEMIRIMUKA—Para pedagang legawa (menerima keadaan-red) jika Pasar Kemirimuka dikelola sekaligus direnovasi oleh pihak PT Petamburan Jaya Raya (PT PJR).

“Kami para pedagang Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, merasa sudah sadar bahwa lahan Pasar Kemirimuka milik PT Petamburan Jaya Raya sesuai keputusan Pengadilan Negeri Kota Depok,” tegas Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Tradisional Margonda Depok (PPTMD), Yaya Barhaya, kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

Dia mengatakan, para pedagang mematuhi penuh akan putusan Lembaga Negara yang memenangkan PT Petamburan Jaya Raya sebagai pemenang lahan Pasar Kemirimuka.

“Lembaga Negara sudah memenangkan PT Petamburan Jaya Raya 10-0 dan Putusan Inckrah tiga kali sehingga PT Petamburan Jaya Raya sah dan kuat atas putusan lahan Pasar Kemirimuka,” tegasnya.

Yaya menyataka, putusan itu sudah jelas bahwa yang berhak memiliki lahan Pasar Kemirimuka adalah PT Petamburan Jaya Raya karena mereka sudah menang di pengadilan.

“Tidak ada pedagang yang melakukan penolakan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka, akan tetapi malah memberikan dukungan kepada Pengadilan Negeri Kota Depok untuk secepatnya melakukan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka,” ucap Yaya.

Atas dasar putusan Lembaga Negara yang sah, kuat maka PT Petamburan Jaya Raya sebagai pemilik lahan Pasar Kemirimuka maka para perdagang tidak keberatan jika pasar Kemirimuka di kelolah dan ditanganin langsung oleh PT PJR.

“Untuk sepatutnya kami minta kepada PN Depok untuk segera melakukan pembacaan deklarasi eksekusi di lokasi Pasar Kemirimuka,” ungkap Yaya.

Ia pun berharap, Pengadilan Negeri Depok dapat menegakkan hukum karena pedagang tidak akan keberatan atas pembacaan deklarasi eksekusi tanpa pengosongan dan pembongkaran.

“Kami pedagang tetap bisa berjualan lebih baik PT PJR telah membuat pernyataan di depan para perdagang,” bebernya.

Yaya menyangkal jika ada pedagang yang menolak deklarasi eksekusi. “Enggak benar itu kalau ada pedagang yang menolak deklarasi, semua pedagang kami nilai sudah sadar betul akan kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka,” imbuhnya.

Menurutnya, jika PN Depok melakukan deklarasi eksekusi maka dengan cepatnya Pasar Kemirimuka bisa direvatilasi sehingga menjadi aman, nyaman, dan modern.

Yaya menambahkan perlawanan (Derden Verzet) telah memperoleh Putusan dari PN Depok pada 12 November 2018 yang kembali menguatkan posisi kliennya PT Petamburan Jaya Raya.

Pascakalah dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA) soal kepemilikan lahan Pasar Kemiri Muka Depok dengan PT Petambuatan Jaya Raya (PJR), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai karena menolak eksekusi yang hendak dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

MA dalam putusannya menetapkan sah hak guna bangunan (HGB) Pasar Kemiri Muka Depok seluas sekitar 2,8 hektar milik PT PJR sejak tahun 1988.

Dia menuturkan, gugatan hanya mengulur-ulur waktu agar pelaksanaan eksekusi ditunda dan berharap gagal, padahal aturan hukum sudah jelas bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan secepatnya.

“Kami para pedagang berharap kepada Pemerintah Kota Depok sepatutnya mendengarkan apa yang diinginkan oleh para pedagang, dengan mematuhi aturan putusan Lembaga Negara yang sudah ditetapkan,” urainya.

“Pemkot Depok sudah seharusnya mengangkui, bersikap lapang dada, legawa atas kekalahannya dan mematuhi putusan Lembaga Negara Republik Indonesia,” Yaya menambahkan.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here