Pedagang Dambakan Wali Kota yang Taat Hukum

Pedagang di Pasar Kemirimuka.(Foto: DepokToday/Hen)

KEMIRIMUKA—Pilkada Depok 2020 menjadi sebuah harapan bagi para pedagang yang setiap harinya berdagang di pasar tradisional.

Cecep, pedagang di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, mendambakan hasil Pilkada Depok tahun ini bisa melahirkan wali kota yang menaati hukum, bukan malah melawan putusan hukum.

“Saya berharap hasil Pilkada Depok bisa melahirkan pemimpin yang taat hukum, bukan menzolimi pedagang karena saat ini pedagang menunggu penegakan hukum,” ucap Cecep kepada wartawan, Senin 23 November 2020.

Penegakan hukum yang dimaksud Cecep, salah satu adalah dilakukannya deklarasi pembacaan eksekusi Pasar Kemirimuka oleh Pengadilan Negeri Depok.

Karenanya, Cecep sangat mengharapkan setelah pilkada permasalahan di Pasar Kemirimuka dapat dituntaskan oleh wali kota terpilih.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/jika-jadi-wali-kota-pradi-akan-ambil-keputusan-terbaik-untuk-pasar-kemirimuka/

Sementara, Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Tradisional Margonda Depok (PPTMD), Yaya Barhaya, menegaskan saat ini para pedagang belum menentukan dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok.

“Kami belum dukung mendukung paslon, kami masih memantau pergerakan kedua calon baik nomor satu atau dua,” katanya.

Dia menambahkan, jika para pedagang pasar siap mendukung paslon yang berani dan berjuang demi mewujudkan dalam membangun ekonomi pasar salah satunya mematuhi putusan Lembaga Negara Republik Indonesia.

“Pasar tradisional Kemirimuka di Kecamatan Beji belum mendapat perhatian dari pemerintahan Kota Depok terlihat dari kondisi saat ini,” ujarnya.

Baginya hal tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dari seorang pemimpin yang semestinya mematuhi putusan lembaga negara dengan memutuskan lahan Pasar Kemirimuka merupakan milik PT Petamburan Jaya Raya.

Untuk itu, Yaya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam mewakili masyarakat, pedagang, dan penghuni pasar lainnya kepada paslon yang akan taat hukum sehingga Pasar Kemirimuka bisa dilakukan renovasi.

“Masyarakat di pasar ini mendukung paslon yang taat hukum dan kami juga akan mengupayakan agar memiliki pemimpin walikota yang akan taaat hukum putusan Lembaga Negara RI,” ungkap Yaya.

Dia mengatakan di Pasar Kemirimuka saja diperkirakan ada sekitar 6.000 pemilih yang akan memberikan hak suaranya.

“Suara tersebut merupakan suara yang tidak kecil dan akan memberikan hak suaranya kepada paslon yang mematuhi putusan hukum lembaga negara salah satunya putusan mengenai Pasar Kemirimuka,” tegasnya.

“Kondisi di dalam pasar memang sangat memprihatinkan serta perlu pembenahan agar pasar tradisional ini dapat menjadi pasar modern sesuai dengan kondisi Kota Depok sebagai Kota barang dan jasa serta menjadi pasar tradisional modern,” tambahnya.

Sama seperti Cecep, Yaya juga punya harapan hasil Pilkada Depok bisa melahirkan pimpinan yang taat hukum pada lembaga negara, seperti Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang taat hukum atas putusan Mahkamah Agung.

Dia menambahkan lembaga negara sudah memenangkan PT Petamburan Jaya Raya 11-0 dan putusan inkrah 4 kali sehingga PT Petamburan Jaya Raya sah dan kuat atas putusan lahan Pasar Kemirimuka.

“Semestinya Pemkot Depok sadar atas kekalahannya yang sudah 11-0 dan 4 kali Inckrah untuk kemenangan PT Petamburan Jaya Raya atas lahan Pasar Kemirimuka,” jelasnya.

Dimana Tri Rismaharini menaati putusan lembaga negara, namun beda yang dilakukan Pemkot Depok walaupun sudah kalah 11-0 di pengadilan hingga di Mahakamah Agung namun tidak mengakui kekalahannya.

“Kedepannya apakah wali kota Depok hasil Pilkada Depok berani menaati putusan lembaga negara, kami mencari pemimpin yang berani menaati hukum, bukan malah menzolimi warganya, dan bukan pemimpin yang diktator,” jelasnya.

(hen)