PDIP Usul Perda Tentang Pesantren di Depok

Hari santri (Istimewa)

MARGONDA– Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pesantren untuk dimasukan ke-dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok, Ikravany Hilman menjelaskan, hal ini penting karena di dalam pendahuluan penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” katanya pada Jumat 19 Juni 2020

Pria yang akrab disapa Ikra itu menyebut, pesantren menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Negara telah hadir dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren pada akhir tahun 2019 demi mengakomodir, meningkatkan sekaligus mengoptimalkan pesantren di masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pada akhir tahun 2019, Kota Depok sendiri setidaknya memiliki 97 Pondok Pesantren (Ponpes) yang telah terdaftar dan tervalidasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

Namun, masih terdapat 14 ponpes yang belum mendaftarkan maupun divalidasi oleh Kemenag Kota Depok. Persoalannya, kata Ikra, sampai hari ini Kota Depok belum memiliki perda tentang pesantren, padahal Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah dijelaskan.

“Seperti di Pasal 42 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan,” tuturnya.

Atas dasar itulah, tegas Ikra, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, lewat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bakal mengusulkan agar perda tentang pesantren untuk dimasukan ke dalam Propemperda tahun 2021.

“Usulan Perda ini akan kami sampaikan di dalam rapat pembahasan Propemperda 2021 yang akan dilaksanakan oleh Bapemperda DPRD Kota Depok pada tanggal 21-23 Juni 2020.” (rul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here