PDIP Sebut Depok Belum Layak Raih Penghargaan Kota Sehat

Fraksi PDIP di DPRD Depok (DepokToday, Rul)

MARGONDA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menilai, Depok belum layak mendapat penghargaan Swasti Saba Wistara sebagai Kota Sehat 2019. Itu lantaran masih banyaknya temuan yang bertolak belakang dengan capaian tersebut. Salah satunya ialah kasus virus Hepatitis A yang baru-baru ini menjangkit ratusan pelajar.

Anggota Komisi D DPRD Depok, Rudi Kurniawan mengungkapkan, berdasarkan data yang ia peroleh, ada tujuh faktor dari penilaian terhadap Depok sehingga akhirnya mendapat penghargaan tertinggi sebagai kota sehat. Adapun kriteria tersebut ialah, kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, dan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi.

Selain itu ada pula tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat.

“Tapi beberapa hari lalu ada kejadian luar biasa di SMPN 20 Depok, dimana banyak siswa yang terjangkit Hepatitis A dan semakin hari semakin banyak yang kena,” katanya saat di temui di Gedung DPRD Depok, Jumat 22 November 2019

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini membeberkan, pada Januari tahun ini juga pernah ditemukan kasus serupa di beberapa Sekolah Dasar Negeri. Kemudian April juga tak sedikit warga di kawasan Cinere menjadi korban virus tersebut.

Namun demikian, Rudi mengaku belum bisa menjabarkan secara detail lantaran datanya belum berhasil ia raih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Artinya yang kami mau soroti Depok cenderung belum bisa dibilang kota sehat, menurut pandangan fraksi kita, salah satunya itu,” ujarnya

Lebih lanjut Rudi kembali mempertanyakan penilaian atas penghargaan tersebut karena berdasarkan data yang ia peroleh, angka penderita Demam Berdarah Dengue atau DBD di Kota Depok tiap tahunnya justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada periode Januari hingga Juni 2019, menurut data yang ia terima ada 870 orang pasien yang terkena DBD. Sementara pada 2018 mencapai sekira 300 oraang. “Kalau kita bicara data angka ini jelas naik berkali-kali lipat. Padahal ini sudah terlihat siklusnya musim hujan dan kemarau, harusnya cara penanganannya sudah paham, tinggal sosialisasinya.”

Kemudian, kata Rudi, serangan Chikungunya yang juga masih ada di tahun 2019. “Yang saya baca di bulan April ada 17 warga kita yang kena. Lagi-lagi tentang kebersihan,” tuturnya

Tak hanya itu saja, pihaknya juga mendapati masih tingginya angka atau kasus gizi buruk yang dialami oleh puluhan anak di Kota Depok.

“Gizi buruk ada 80 balita di Depok pada tahun 2019. Memang data ini kalau kita minta dinas terkait kan selalu ditutup-tutupi. Tapi kan kalau masih ada hal-hal seperti ini kan kebangetan ya,” ujarnya

Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman menambahkan, yang menyedihkan lagi adalah tunggakan BPJS Kota Depok yang angkanya mencapai Rp 139 miliar.

“Artinya ada masyarakat kita yang lagi bermasalah dengan jaminan kesehatan,” ujarnya

Dengan sederet persoalan tersebut, Ikra dan sejumlah anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP ini pun menilai, Depok belum layak menjadi sebuah kota.  “Banyak orang yang bilang Depok ini pantas enggak disebut kota. Jangan-jangan Depok ini desa, kampung, atau kabupaten, karena memang cara penangannya enggak seperti kota,” ucapnya

“Apalagi kalau dibilang penyanggah Ibu Kota, kayaknya malu-maluin juga kalau DBD-nya terus meningkat,” timpal Ikra yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP tersebut.

Terkait hal itu, Ikra pun mempertanyakan cara penilaian pemerintah pusat terhadap Depok hingga meraih penghargaan sebagai kota sehat 2019. Sebab ia menilai, jika dibandingkan dengan kota lain maka akan sangat jauh penilaiannya. “Contoh misalnya, kami lihat Kabupaten Banyuwangi yang begitu banyak inovasi terhadap kesehatan, baru dapat kota sehat. Depok kayaknya masih jauh.”

“Dapat pengargaan bidang kesehatan tapi anak-anak sekolah terjangkit hepatitis dan masih banyak lingkungan yang enggak sehat kan aneh. Jangan pamer penghargaan. Kami soroti banyak hal yang belum pas untuk Kota Depok dapatkan,” timpal anggota DPRD Depok Komisi D, Imam Turidi

Atas dasar temuan tersebut, Imam berharap kritikan yang disampaikan oleh Fraksi PDIP ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Depok agar lebih konsen dalam menangani sederet persoalan, khususnya yang terkait dengan masalah kesehatan.

“Kami khawatir mereka (Pemkot) terlena dan menganggap dengan dapat penghargaan sudah selesai tanggung jawabnya,” ujarnya

“Kami bukannya tidak bangga Depok meraih penghargaan, kami tentu sangat bangga apapun itu penghargaannya. Tapi ya harus disesuaikan juga dong dengan fakta yang ada,” kata Sekretaris Fraksi PDIP Veronica Wiwin

Janji Wali Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berhasil meraih penghargaan tertinggi kota sehat 2019, Swasti Saba Wistara. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diterima langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada Selasa 19 November 2019

“Pencapaian ini bukan hanya milik Pemkot Depok semata. Namun, milik seluruh masyarakat Kota Depok,” kata Idris

Meski telah berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Wistara, namun Idris berjanji Pemkot Depok tidak akan berhenti sampai disitu saja. Nantinya pihaknya akan terus berkomitmen menciptakan banyak inovasi.

“Insya Allah akan lebih banyak inovasi lagi untuk kota sehat, termasuk kolaborasi dengan semua perangkat daerah di Pemkot Depok,” ujarnya

Untuk diketahui, Kota Depok mendapat Swasti Saba Wistara bersama dengan 88 kabupaten/kota lain se-Indonesia. Sedangkan yang mendapatkan Swasti Saba Wiwerda sebanyak 29 kabupaten/kota, serta Swasti Saba Padapa sebanyak 60 kabupaten/kota. Penghargaan itu sempat diarak Wali Kota Depok dan istri dengan berkeliling menggunakan kendaraan di kawasan Jalan Margonda, Depok. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here