PDIP Kritik Angka Kematian Ibu Hamil, Dinkes Depok Jawab Begini

Anggota DPRD Depok, Rudi Kurniawan (baju putih) kritik kinerja Dinkes Depok. (Depoktoday.hops.id)
Anggota DPRD Depok, Rudi Kurniawan (baju putih) kritik kinerja Dinkes Depok. (Depoktoday.hops.id)

CILODONG- Anggota DPRD Depok, Rudi Kurniawan, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Dinas Kesehatan atau Dinkes. Beberapa hal yang jadi sorotan adalah soal rendahnya target penurunan angka kematian ibu hamil di Kota Depok.

“Ternyata Dinkes menargetkan angka kematian ibu hamil hanya berani menurunkan 1 kasus per tahun,” katanya dikutip pada Senin 7 Juni 2021.

Keprihatinan Rudi semakin menjadi lantaran minimnya sosialisasi dari Dinkes terkait layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

“Luar biasa ini. Maka sebetulnya Fraksi PDI Perjuangan sudah mendorong dari dulu bahwa di Depok itu seharusnya ada Satgas Kesehatan, pekerjakanlah 20 atau 25 orang yang siaga 24 jam bertugas melayani masyarakat kita,” katanya.

Baca Juga: Ini Sekelumit Catatan Fraksi PDIP Terkait RPJMD Depok

Anggota Komisi D itu menyebut, salah satu contoh kasus atau penyebab sulitnya menekan angka kematian ibu hamil adalah warga tidak paham ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan disaat keterbatasan biaya.

“Misalkan nih tadi ada kasus pendarahan mau ke rumah sakit tapi mereka bingung mau kemana, padahal punya jaminan dalam hal ini bansos.”

Rudi mengatakan, sampai saat ini nyatanya banyak warga yang tak paham cara mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah.

“Ada juga kemarin punya BPJS lahiran kembar, tapi kata rumah sakitnya katanya nggak dicover, tapi pada saat saya tanya Direktur BPJS itu dicover. Ini pelaksanaan di lapangannya nggak sesuai dengan yang dibilangm.”

Usulan Mendesak PDIP

Politikus PDIP itu pun menyarankan, agar kedepan ada pengumuman atau informasi di seluruh rumah sakit terkait hal tersebut.

“Nah ini gimana mau menurunkan angka kematian ibu hamil kalau Dinkesnya saja nggak tampil,” kata Rudi.

Dia menerangkan, di Peraturan Daerah (Perda) sistem kesehatan, pada Pasal 14 dijelaskan tentang pembiayaan. Dalam aturan itu dijelaskan, warga Depok pengguna BPJS yang mempunyai tunggakan pun bisa dibantu melalui bansos.

“Intinya hari itu juga dia bisa dibantu untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit dengan sistem bansos. Mau hutang puluhan, ratusan juta, asal dia KTP Depok dan layak diverifikasi pakai bansos, itu bisa. Cuma tetap hutang BPJS-nya nanti harus dilunasi.”

Baca Juga: Dinkes Vaksin 12 Orang Gangguan Jiwa di Depok, yang Belum Banyak

Rudi menyebut, total bansos yang bisa didapat maksimal adalah Rp 150 juta per orang, selama satu tahun. “Cuma yang ngurus itu harus keluarganya,” tutur dia.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan usulan PDIP terkait program berobat cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok.

“Kalau dipikir, usul Fraksi PDIP dari dulu bahwa berobat cukup pakai KTP sebetulnya sudah mulai di Depok.”

Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok, Ikravani Hilman menambahkan, pemerintah daerah tak perlu ragu dan harus bisa melayani warga yang sedang kesulitan dengan cara yang mudah, tanpa harus berbelit-belit.

“Saya nggak ngerti cara pandangnya.”

Kepala Dinkes Depok Jawab Tudingan PDIP

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Depok, dokter Novarita, membantah pernyataan yang menyebut pihaknya hanya mampu mencegah angka kematian ibu hamil satu orang per tahun.

“Kita kan ininya rasio, jadi bukan per orang ya, rasio angka kematian ibu kita hitungnya. Jumlah yang meninggal dibagi jumlah seluruh ibu melahirkan dalam satu tahun dikali per 1000 penduduk,” katanya.

Dengan demikian, metode yang digunakan adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena persalinan dibagi jumlah total kelahiran. Ketika ditanya berapa target pencegahan angka kematian ibu hamil, Novarita menyebut hal itu bisa berbeda tergantung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Antara RPJMD yang lama dan baru beda target nya. Yang lama terakhir 38,50. Atau 150 per 100.000 kelahiran,” katanya.

Sedangkan RPJMD yang baru, 58 per 100.000 kelahiran.

“Jadi stelah kita evaluasi, ternyata kita targetnya ketinggian. Karena kalau dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kita sudah mencapai target, tapi karena kemarin target RPJMD-nya ketinggian jadi nggak tercapai-capai,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Dinkes kemudian melakukan forecasting (prediksi) dengan melihat hasil tahun 2020, atau 5 tahun terakhir.

“Setelah kita buat forecastingnya, dapatlah angka-angka itu. Itu yang kita buat jadi target RPJMD,” tuturnya.

Kepala Dinkes Depok, dokter Novarita (Depoktoday.hops.id)
Kepala Dinkes Depok, dokter Novarita (Depoktoday.hops.id)

Berdasarkan catatan Dinkes, rasio kematian ibu hamil di Kota Depok pada 2016 yakni 38,85 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian, pada 2017, yakni 46,88 per 100.000 kelahiran hidup.

Sedangkan pada 2018, sebanyak 40,82 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya di 2019 targetnya adalah 82,44 per 100.000 kelahiran hidup. Dan 2020, yakni 58,45 per 100.000 kelahiran hidup. (rul/*)