Pastikan Ketersediaan Tabung Oksigen, Pemda Diminta Bentuk Tim

Robovent 1 alat untuk pasien COVID-19 buatan Gunadarma. Belakangan ini tabung oksigen jadi barang langka. Padahal Al Quran sudah menjelaskan tentang ketersedian aksigen. (DepokToday.com)
Robovent 1 alat untuk pasien COVID-19 buatan Gunadarma. Belakangan ini tabung oksigen jadi barang langka. Padahal Al Quran sudah menjelaskan tentang ketersedian aksigen. (DepokToday.com)

DEPOK – Pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan tabung oksigen. Koordinator PPKM Darurat menargetkan porsi oksigen yang diproduksi di Indonesia dialokasikan untuk kepentingan medis terlebih dahulu.

“Pak menko telah meminta menteri perindustrian untuk membantu menyukseskan kebijakan ini,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dilansir situs pemerintah covid19.co.id.

Pada tingkat pemerintah daerah, mereka diminta membentuk satgas khusus untuk memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alkes.

Sementara aparat Polri akan menindak tegas para spekulan penimbun tabung oksigen. Bagi masyarakat umum diharapkan melaporkan jika menemukan oknum yang menimbun obat dan menjual di atas harga yang sudah ditentukan.

Baca juga : Lurah Pelanggar PPKM Darurat Jadi Tersangka, Kejari Terima SPDP

“Mereka yang menari di atas duka kita adalah penjahat kemanusiaan. Jangan mencoba-coba jadi spekulan. Jangan menimbun yang memanfaatkan keadaan di tengah banyaknya permintaan obat hukum akan bertindak,” tegas Jodi.

Jodi kembali mengingatkan, semua pihak menaati aturan PPKM Darurat. Dengan begitu dia yakin penyebaran virus melandai, rumah sakit, dan tenaga kesehatan akan berkurang beban serta dan perawatan akan lebih fokus. Kesembuhan akan makin tinggi.

“Jaga jarak, tetap di rumah, pakai masker dobel masker lebih baik, cuci tangan, serta pertahankan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tidak mematuhinya akan berujung sanksi atau keselamatan nyawa anda dan orang lain,” ujarnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk divaksinasi. Menurutnya, Kemenkes telah mengatur pengalokasian vaksin, distribusi hingga mekanisme pelayanan vaksinasi dalam masa PPKM Darurat. (lala/*)