Pakar Hukum Pidana Sebut Pendiri Pasar Muamalah Depok Harusnya Bebas

Ruko di area Pasar Muamalah Depok dipasang garis polisi. Proses hukum akhirnya menyatakan Zaim Saidi si penggagas pasar tersebut bebas dari jeratan pidana. (DepokToday.com)
Ruko di area Pasar Muamalah Depok dipasang garis polisi. Proses hukum akhirnya menyatakan Zaim Saidi si penggagas pasar tersebut bebas dari jeratan pidana. (DepokToday.com)

DepokToday- Dosen Hukum Pidana, Ahmad Sofian, menilai, terdakwa kasus Pasar Muamalah di Depok, Zaim Saidi harusnya dibebaskan dari tuduhan yang dibaca dalam dakwaan.

Menurut Ahmad, tidak cukup kuat menjerat Zaim Saidi dengan Pasal 9 dan 10 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ia menilai, jaksa keliru menafsirkan definisi mata uang dengan alat pembayaran.

Sehingga pasal yang disangkakan Jaksa pada terdakwa tidak relevan.

“Apa yang didakwakan sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana dalam pasal 9 dan 10. Karena itu harus dibebaskan,” katanya saat menjadi saksi ahli dalam persidangan tersebut seperti dikutip dari suara.com pada Jumat 17 September 2021.

Baca Juga: Kelelawar Malam, Pelaku Cabul Anak Panti Depok yang Disorot Media Asing

Ahmad menjelaskan, definisi mata uang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Yakni, diterbitkan oleh sebuah negara, ada lambang negara yang menerbitkan itu.

Sedangkan alat pembayaran, dapat berupa koin, barang, handphone ataupun beras.

“Dalam konteks Pasar Muamalah, Dinar dan Dirham bukan mata uang, tapi alat pembayaran di antara pihak yang hadir di pasar itu,” ujarnya.

Jaksa Tak Adil Soal Kasus Pasar Muamalah Depok

Menurut Ahmad, jaksa tidak adil dalam menyusun dakwaan, karena hanya memuat satu dakwaan.

“Padahal ada aturan perundan-undangan lebih baru yang memiliki kecocokan norma dengan kasus Pasar Muamalah di Depok.”

Misalnya, kata dia, Pasal 33 UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Jangan mentang-mentang ancamannya lebih tinggi yang di UU Nomor 1 Tahun1946 itu yang dipakai. Sementara UU Nomor 7 tahun tidak dipakai karena ancaman pidananya hanya 1 tahun,” tuturnya.

Baca Juga: Ini Hasil Penelusuran Intel Kejari Terkait Transaksi Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah

Terkait hal itu, Ahmad kemudian meminta jaksa dan hakim untuk menafsirkan aturan perundang-undangan di kasus ini secara tematik dan sistematis.

“Tafsir tematik ini melihat UU lain yang memiliki kemiripan dengan tindak pidana yang didakwakan,” imbuhnya.

Koin Dinar dan Dirham (DepokToday.com)
Koin Dinar dan Dirham (DepokToday.com)

Dalam konteks kasus Pasar Muamalah Depok, menurutnya, berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 pasal 9 sampai 13.

Lalu, ada pemalsuan mata uang dalam dan tindak pidana mata uang yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2011.

“Harusnya paling tidak di-juncto kan. Ini kan hanya satu, berarti jaksanya harus ditanyain juga oleh Komisi Kejaksaan. Kenapa mendakwa hanya dengan lama saat ada UU yang lebih spesialis.” (rul/*)