Gawat, Wacana Penundaan Pemilu 2024 Masih Didorong Sekelompok Orang, Arsul Sani: Bukan dari Parpol

Depoktoday.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 ternyata belum habis. Ada sekelompok orang yang terus menyuarakan agar pesta demokrasi lima tahunan ini ditunda.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani seperti dikutip dari Suara.com. Arsul mengaku mendapatkan langsung informasi tersebut dari orang kepercayaannya.

"Sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Arsul dikutip Depoktoday.com pada Senin, 6 Februari 2023.

"Yang berarti kalau itu terjadi, ada perpanjangan jabatan presiden, sambil presiden, perpanjangan jabatan anggota DPR, DPD, DPRD," sambungnya.

Baca Juga: KAI Gandeng BPKP untuk Audit Biaya Proyek LRT Jabodebek

Menurut Arsul, adanya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden lebih karena adanya kelompok tertentu yang bermain.

Arsul menegaskan, dalam partai politik sendiri tidak pernah sama sekali ada pembahasan mengenai isu tersebut.

"Tapi tidak berarti kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik, sedang ada atau akan ada pembicaraan tentang penundaan pemilu itu tidak sejauh ini," tuturnya.

Menurutnya, partai-partai politik kekinian justru masih tetap fokus Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

"Yang ada di kami. Artinya, partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi bahwa pemilu itu on schedule. Iya bahwa Pemilu itu on schudle akan berlangsung pada 14 Februari 2024," ujarnya.

Baca Juga: Awas! Sebar Video Anak SMA Bugil di Mobil DPRD Jambi Bisa Kena Sanksi Pidana

Arsul menganggap adanya pihak yang masih menggaungkan isu tersebut sebagai bagian dari aspirasi biasa saja. Menurutnya, hal itu masih wajar kalau cuman sebagai aspirasi dalam negara demokrasi.

"Kalaupun nanti ada yang ingin menyuarakan sebaliknya dari mayoritas kan engga bisa dilarang juga, jadi kita sikap ya wajar wajar aja, yang mau mengupayakan itu silahkan, yang kemudian tetap menjaga praktek demokrasi lima tahunan kita silahkan aja," imbuhnya.