Dukung Usulan Pilgub Secara Langsung Dihapus, Ketua MPR RI: Sebaiknya Gubernur Dipilih oleh Pemerintah Pusat

Depoktoday.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung usulan pemilihan gubernur secara langsung dihapus. Menurutnya, wacana ini merupakan isu lama yang pernah digaungkan sebelumnya.

Menurut Bamsoet, yang dihapus bukanlah jabatan gubernur, melainkan metode pemilihan langsung oleh rakyat.

"Bukan penghapusan (jabatannya). Kita sudah memiliki pemikiran lama, kajian, bahwa karena gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Bamsoet dikutip Depoktoday.com dari laman suara.com pada Senin, 6 Februari 2023.

Baca Juga: Persib Bandung Naik ke Puncak Klasemen BRI Liga 1, Persija Jakarta Kegeser

Bamsoet menjelaskan, gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebaiknya, menurut Bamsoet, berdasarkan kajiannya Gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat, bukan oleh masyarakat lewat Pemilu.

"Sebaiknya hasil kajian kami saya pribadi dan kawan-kawan, tidak terkait dengan kelembagaan ya MPR, DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat," jelasnya.

Menurut Bamsoet, nantinya kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh rakyat yakni hanya Bupati dan Wali Kota.

Untuk diketahui, usulan menghapus pemilihan langsung jabatan gubernur disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia mengatakan, ke depan pemilihan Gubernur secara langsung tidak diperlukan lagi.

Baca Juga: KAI Gandeng BPKP untuk Audit Biaya Proyek LRT Jabodebek

"Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung. Tidak sebanding dengan lelahnya Pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Cak Imin beberapa waktu lalu.

Ia menyampaikan, nantinya kepala daerah yang bisa bersetuhan langsung dengan rakyat yakni nanti hanya Bupati dan Wali Kota.

Menurutnya, kalau pun jabatan Gubernur masih ada, nantinya akan dipilih atau ditunjuk oleh DPRD atau Presiden.

"Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD," tuturnya.

"Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat," sambungnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menilai, jabatan Gubernur kekinian juga tidak efektif hanya berlaku seperti pengawasan.