Pemilu 2024 dan Resesi Ekonomi 2023, Begini Pandangan Beragam Para Pakar dan Elite Politik

DepokToday.com -  Unpacking Indonesia menggelar dialog akhir tahun bertajuk 'Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Krisis Ekonomi' di Jakarta, Jumat 16 Desember 2022.

Dialog menghadirkan narasumber yang terdri dari para pakar dan elite politik yang memberikan sudut pandangnya mengenai situasi politik dan ekonomi Indonesia menjelang tahun politik, termasuk ancaman resesi ekonomi tahun 2023.

Pengamat politik, Ahmad Khairul Umam, berpendapat, ada capaian yang besar dalam pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Namun, kata dia, berdasarkan hasil riset dari dalam dan luar negeri terdapat penurunan kualitas dalam konteks demokrasi.

“Pemerintah juga punya peran dalam proses penurunan demokrasi. Presiden Jokowi memang muncul dari dukungan civil society yang genuine, tapi ada hal-hal yang perlu menjadi basis evaluasi dari kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terakhir,” jelas Khairul Umam.

Baca Juga: Antisipasi Resesi Global 2023, Kader PDIP Depok Bercocok Tanam di Kebun Rakyat

Mengacu pada data yang hampir serupa, pengamat politik lainnya, Adi Prayitno juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Menurut Adi hal tersebut terjadi karena publik takut bersuara. Banyak orang khawatir mengeritik pemerintah karena takut ditangkap. Ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian dan ancaman UU ITE punya andil dalam hal tersebut.

Namun dalam urusan Pemilu 2024, Adi memberi respons positif dengan menyebut Pemilu 2024 dengan 17 partai politik adalah sebuah keberlimpahan demokrasi.

"Pemilu akan membuat ekonomi rakyat berdenyut dan mendatangkan berkah ekonomi yang luar bisa buat publik," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa, demokrasi tidak boleh dipandang partisan. Ia pun menawarkan untuk memikirkan ulang model politik di Indonesia dengan mempertimbangkan kembali amandemen UU.

“Kita memerlukan sekali lagi amandemen, khususnya untuk menentukan pemilihan. Apakah presidensial murni dengan memilih presiden langsung, ataukah semi seperti di Prancis sehingga ada lembaga perdana menteri, atau mandataris,” ujar Fahri dalam dialog tersebut.

Penundaan Pemilu

Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dari para pakar dan elite politik tersebut jelang tahun politik adalah kembali bergulirnya wacana penundaan Pemilu yang disampaikan kembali oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo.