Menhub: Inpres Kendaraan Listrik Terbit, Kementerian/Lembaga dan Pemda Harus Tindaklanjut

DepokToday.com - Instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjadi role model (teladan-red) penggunaan kendaraan listrik.

Pasalnya, hal itu telah diatur dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan, Inpres Nomor 7 ini perlu ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan juga pemda, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dan strategis, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansinya masing-masing.

Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengimplementasikan terlebih dahulu penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sejak tahun 2021, sebelum adanya Inpres Nomor 7 tahun 2022.

Baca Juga: Ridwan Kamil Rancang Motor Listrik RKG 5000, Begini Penampakannya

Menhub menjelaskan, untuk mendorong implementasi kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peta jalan (roadmap) KBLBB.

“Kebijakan roadmap KBLBB, baik untuk kendaraan operasional pemerintah dan angkutan jalan telah ditetapkan dari tahun 2021 sampai 2030, yang dikoordinatori oleh Kemenkomarves,” kata Menhub.

Menhub, Budi Karya Sumadi, menerima miniatur bus sebagai simbol penyerahan dua unit bus listrik buatan Universitas Indonesia.(Foto: dephub.go.id)

Kemenhub juga mendorong penggunaan angkutan umum menggunakan kendaraan listrik melalui skema buy the service (BTS), termasuk dalam event internasional KTT G20 di Bali pada bulan November tahun ini.