Dapat Arahan Presiden setelah Menjadi Polemik, Kemenaker Janji Revisi Pencaiaran JHT

DepokToday.com - Setelah adanya aturan soal Program Jaminan Hari Tua atau JHT yang baru dapat dicairkan setelah usia 56 tahun mendapat penolakan dari sejumlah pihak, kini polemik tersebut ditanggapi Presiden Jokowi.

Berdasarkan adanya arahan dari Presiden, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan akan merevisi aturan JHT. Revisi ini tentang bagaimana aturan tersebut menjadi lebih sederhana dari sebelumnya.

Melansir dari Suara.com, pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Baca Juga: Cowok Wajib Paham, Ternyata Ini Tanda Cewek Lagi Kepengen Begituan

Hal ini dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Presiden. Menanggapi laporan kami, Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan," kata Ida, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin 21 Februari 2022.

Menaker Ida Fauziah. Dirinya mendorong adanya sertifikasi kepada tukang bangunan. (Foto: Hops.id)

Dia menjelaskan, setelah Permenaker No. 2 tahun 2022 disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang disampaikan oleh pekerja/buruh.

"Oleh karenanya, Bapak Presiden memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT, sehingga keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja/buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK di masa pandemi ini."