Universitas Pancasila Gembleng Mahasiswa Tangkal Tindak Pidana Pencucian Uang, Begini Strateginya

- Jumat, 28 Januari 2022 | 22:16 WIB
Ilustrasi korupsi (Foto: Istimewa)
Ilustrasi korupsi (Foto: Istimewa)

DepokToday.com- Fakultas Hukum Universitas Pancasila atau FHUP, baru saja meluncurkan website dan jurnal digital yang salah satunya berkaitan dengan hukum kenotariatan. Progam ini dinilai penting, karena salah satu fungsinya dapat mendeteksi tindak pidana pencucian uang (TPPU).   

“Semua kerjasama internasional, kontrak internasional, akta-akta investasi yang dibuat notaris itu memiliki implikasi yang banyak berpotensi terjadinya korupsi dengan modus ke TPPU,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof Eddy Pratomo dikutip pada Jumat, 28 Januari 2022.

“Makanya, seorang calon notaris di universitas ini di didik sedemikian rupa agar mereka memiliki perspektif money loundry, perspektif terorism, perspektif korupsi ya, jadi menjalin kerjasama dengan KPK dengan PPATK dengan OJK dengan financial teknologi yang sekarang banyak berkembangkan,” sambungnya.

Baca Juga: Pengerjaan Sirkuit Formula E Diprediksi Molor, Riza Patria Punya Alasan Kuat Optimis Tepat Waktu

Sehingga, kata Prof Eddy Pratomo, akta-akta yang dibuat oleh notaris lulusan Universitas Pancasila ini akta yang juga membatasi semua kegiatan-kegiatan ilegal yang merugikan kepentingan bangsa.

“Jadi notaris itu dalam ujian akhir biasanya saya menekankan tentang format bagaimana membuat satu kontrak investasi atau satu kontrak perdata lintas negara yang membatasi isu-isu yang tidak relevan dengan legal hukum. Karena, notaris pun kan kadang-kadang tidak membaca lihat background KTP seseorang, lihat NPWP, tidak hanya itu, tapi CV dari orang yang datang yang akan membuat akta itu juga harus mendapatkan perhatian, siapa tau dia menyalurkan dana teroris untuk membuat negara yang baru misalnya kan,” ujarnya

“Kan akta notariskan ditandatangani notaris, pejabat pembuat akta, ya kan, dan dia melegalisasi satu kesepakatan dari beberapa pihak yang kesempatan itu harus dibaca betul dan berfungsi secara hati-hati dan profesional, pegangannya Undang-Undang notaris,” timpalnya lagi.

Baca Juga: Sadis! Penambahan Kasus Covid-19 di Depok Hari Ini Tembus Angka 617 Orang

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof Eddy Pratomo (kanan) bersama Kaprodi Kenotariatan Universitas Pancasila, Dr Yoyo Arifardhani (Foto: DepokToday.com/Zahrul Darmawan)

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

80.313 Jemaah Haji Indonesia Sudah Lunasi Bipih

Sabtu, 14 Mei 2022 | 20:53 WIB
X