MARGONDA- Sanksi menahan ijazah terhadap siswa tidak mampu masih terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Salah satu penyebabnya diduga terjadi akibat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Imam Budi Hartono. Ia menyebut, persoalan tunggakan biaya sekolah oleh siswa kurang mampu tidak hanya terjadi di swasta, namun juga ada di sekolah negeri.

“Datanya berapa tidak pernah detail, tapi aduan ke saya selalu ada.

Ya cukup banyak sekali aduan murid tidak mampu akhirnya berhutang, padahal ada BOS dari pusat maupun provinsi,” katanya pada Senin 10 Februari 2020

Imam menyebut, Dana BOS yang mengalir dari pusat jumlahnya Rp 1,6 juta/siswa pertahun. Sedangkan dari provinsi dan BOS yang dikucurkan Rp 1 juta/siswa pertahun untuk sekolah negeri, dan Rp 500 ribu/siswa pertahun untuk sekolah swasta.

“Sekolah banyak berlindung untuk biaya operasional, seperti honor untuk guru honorer dan lain-lain yang seharusnya bisa dinikmati anak didik dari kalangan tidak mampu.”

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat ini mengaku, dirinya kerap beberapa kali turun langsung untuk mengatasi persoalan itu. “Saya pernah datangi sekolahnya. Ya persoalan ini kebanyakan di swasta tapi kasusnya masih bisa dihitung jari.”

Imam mengungkapkan, dalam beberapa kasus, hal ini terjadi akibat orangtua atau wali murid enggan berterus terang.

“Ada yang malu mengadu karena minder ketemu kepala sekolah. Ada yang bingung lunasi, karena buat makan saja susah dan lain-lain,” ujarnya

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, persoalan itu tidak semestinya terjadi karena ada solusi yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau mendorong bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini CSR.

“Makanya saya berharap kedepan ada sistem pemerintah yang pro rakyat dan partisipatif, dari pada APBD silpanya (sisa anggaran) banyak, sekitar Rp 600 miliaran, lebih baik dikasih masyarakat. Memberikan bantuan secara benar. Prioritaskan membantu anak yang tidak mampu.”

Selain itu, Imam juga berharap ada bantuan khusus untuk Siswa Miskin berprestasi agar dapat menikmati pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. “Masyarakat Depok minimal lulus SMA merupakan satu keharusan. Maka buktikanlah anggaran itu dan pemerintah daerah harus berusaha,” katanya. (rul/*)