Dinilai Politis, Anggota DPR Minta Jokowi Cabut Larangan Bukber untuk Pejabat

Depoktoday.com - Anggota Komisi Hukum DPR RI, Muhammad Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan puasa bersama (Bukber) bagi pejabat pemerintah.

Larangan itu menurutnya menunjukkan Jokowi tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Selain itu, alasan Jokowi melarang bukber karena terkait Covid-19 menurutnya kurang tepat.

Baca Juga: Awal Ramadhan, Harga Beras, Cabai, dan Minyak Goreng Naik

Kata Nasir, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.

Nasir lantas curiga kebijakan tersebut bernuansa politis lantaran Ramadhan ini memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.

“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres,” kata Nasir dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat, 24 Maret 2023.

Larangan itu, lanjut Nasir, sangat kontras dengan penyelenggaran pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Bahkan pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

“Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinil ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau,” ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.

Baca Juga: Jadwal Imsakiyah dan Sholat Selama Ramadhan 1444 Hijriah Wilayah Depok, Simpan Agar Tak Telat Sahur!

Karena itu, sambung Nasir, Pak Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut. Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau,” imbuhnya.