Depoktoday.com - Anggota DPR RI, Slamet mengkritik keras rencana Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengenai impor beras sebanyak 500 ribu ton pada tahun ini.
Menurut Slamet, wacana tersebut berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
Jika hal itu terealisasikan, maka bukan tidak mungkin banyak spekulan di lapangan yang akan memanfaatkan momen untuk membeli gabah petani dengan harga murah.
“Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah,” kata Slamet dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat, 17 Maret 2023.
Dia pun meminta Menteri Perdagangan tidak membuat gaduh di saat petani sedang musim panen raya dengan melemparkan isu impor.
Slamet menegaskan impor beras bukan solusi untuk menekan harga. Apalagi pemerintah sebelumnya sudah impor 500 ribu ton beras pada periode November 2022 hingga Februari 2023.
Baca Juga: Menhub Tinjau Lokasi Rel Menggantung Imbas Tanah Longsor di Bogor
“Jika sekarang harga masih tetap mahal berarti impor bukanlah solusinya. Pemerintah seharusnya menggalakkan sidak di lapangan untuk mengejar para penjahat pemburu rente beras yang diduga membeli beras Bulog dengan harga murah dalam jumlah besar kemudian mengoplosnya lalu dijual dengan harga beras medium dipasaran,” tegas Slamet.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan secara menyampaikan rencana impor itu saat rapat kerja antara Kemendag dengan komisi VI DPR RI.
Pemerintah telah menyepakati dapat sewaktu-waktu mengimpor beras sejumlah 500 ribu ton untuk mengantisipasi lonjakan harga, serta mengamankan stok beras Bulog yang menurutnya saat ini tinggal 300 ribu ton.
Meskipun Mendag mengklaim bahwa dirinya tidak begitu setuju dengan impor beras namun langkah tersebut tidak bisa dihindari mengingat tidak terkendalinya harga beras saat ini.
Artikel Terkait
DPR RI Siap Bentuk Pansus Jika Lippo Group Tak Kembalikan Uang Konsumen dalam Sebulan
Khawatir PSSI Jadi Alat Politik, Komisi X DPR RI akan Pantau Kinerja Thohir Erick
Proses Pembebasan Lahan IKN Masih Bermasalah, DPR RI Minta Pemerintah Identifikasi Kepemilikan Tanah
DPR RI Bawa RUU PPRT ke Paripurna dalam Waktu Dekat, Willy Aditya: Jadi Kabar Baik Buat Pekerja Domestik
DPR RI Panggil Kemenkeu, Diminta Jelaskan Soal Kekayaan Tak Wajar Pegawai Pajak yang Jadi Sorotan Publik