Minggu Kedua PPKM Darurat, GTPPC: Terjadi Penurunan Mobilitas Warga

Terkait aturan baru naik KRL, sejumlah petugas melakukan pemeriksaan pada calon penumpang. (DepokToday.com)
Terkait aturan baru naik KRL, sejumlah petugas melakukan pemeriksaan pada calon penumpang. (DepokToday.com)

DEPOK – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau GTPPC Kota Depok, Dadang Wihana mengklaim terjadi penurunan pengguna kereta sebanyak 56 persen dan 14 persen pengguna jalan pada minggu kedua pelaksanaan PPKM Darurat.

“Alhamdulillah, terjadi penurunan cukup signifikan. Apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk mengendalikan mobilitas pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat,” kata Dadang seperti dikutip laman resmi Pemkot Depok, Kamis 15 Juli 2021.

Dadang mengatakan, salah satu yang menjadi penyebab penurunan aktifitas masyarakat tersebut karena kini telah diberlakukannya surat khusus bagi pekerja sektor esensial dan sektor kritikal.

Baca Juga: KIPOP Jadi Syarat Masuk Kota Depok Selama PPKM Darurat

Selain itu juga, aparat gabungan dari unsur kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Depok dan PT Kereta Commuter Indonesia yang selalu berjaga setiap harinya menjadi unsur pendukung penurunan mobilitas tersebut.

Di area penyekatan, lanjut Dadang, petugas mengecek kelengkapan dokumen perjalanan yaitu Surat Tanda Register Pekerja (STRP) untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Kemudian, Kartu Identitas Sektor Prioritas (KIPOP) yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok bagi yang ingin masuk ke wilayah Kota Depok.

“Penyekatan dimulai sejak pukul 04.00 WIB di tiap stasiun dan pos penyekatan jalan sampai malam hari. Tujuannya adalah untuk mengendalikan mobilitas warga dan menekan penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi,” kata Dadang.

Kewajiban Pegang Surat

Sebagai implementasi dari Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 49 tahun 2021, Kota Depok mengeluarkan kebijakan bagi pekerja sektor esensial dan sektor kritikal harus memegang Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas atau KIPOP.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dadang Wihana mengatakan, KIPOP adalah syarat untuk melakukan perjalanan bagi pekerja yang dikecualikan selama masa pemberlakuan PPKM Darurat.

Baca Juga: Berlaku Mulai Besok, Ini Aturan Baru Naik KRL Saat PPKM Darurat

“Bagi para pekerja di sektor esensial dan sektor kritikal di wilayah Kota Depok, agar melengkapi dan juga dilapangan menunjukkan Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP),” kata Dadang kepada wartawan Senin 12 Juli 2021.

Dadang menegaskan, KIPOP berlaku bagi seluruh pekerja sektor esensial dan kritikal yang kantornya tersebar di Kota Depok.

“Untuk ke wilayah luar Depok disesuaikan dengan kebijakan daerah yang dituju misalnya untuk wilayah Jakarta (tetap) harus mengurus STRP,” kata Dadang.

Namun ada pengecualian bagi tenaga kesehatan di Kota Depok, tidak perlu memegang KIPOP, melainkan hanya cukup menunjukkan ID Card tempatnya bekerja baik itu di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

“Untuk di wilayah Kota Depok, bagi tenaga kesehatan cukup menunjukkan id card dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan dimana dia bekerja,” kata Dadang. (ade/*)