Menko PMK Sebut Indonesia Darurat Militer, Guru Besar UI: Dapat Picu Spekulasi Berbahaya

Guru Besar Hukum UI, Hikamahanto Juwana bicara soal konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel (Foto: Istimewa)
Guru Besar Hukum UI, Hikamahanto Juwana bicara soal konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel (Foto: Istimewa)

DEPOK – Guru Besar Hukum UI Prof Hikmahanto Juwana, menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy tentang Indonesia dalam keadaan Darurat Militer.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Menko PMK sebetulnya secara tegas dan jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Bila yang menjadi rujukan peraturan perundang-undangan oleh Menko PKM adalah Perppu 23/1959. Maka dalam Pasal 1 Perppu 23/1959 ditentukan bahwa tingkatan keadaan darurat militer harus dinyatakan oleh Presiden/Panglima Angkatan Perang,” papar Hikmahanto dalam keterangannya Sabtu 17 Juli 2021.

Namun sayangnya, pernyataan Menko PMK tidak secara tegas memberitahu siapa yang menyatakan darurat militer. Sebab biasanya, yang menyatakan darurat militer ini adalah Presiden.

“Kemudian, muncul pertanyaan apakah pernyataan Menko PMK didasarkan pernyataan dari Presiden atau pejabat yang telah menggantikan posisi Presiden. Hingga dapat menyatakan saat ini di Indonesia dalam status keadaan darurat militer,” ucap dia.

Pernyataan Menko PMK Munculkan Pemahaman Berbahaya

Baca juga: Presiden Blusukan Sebar Sembako dan Obat ke Warga Terdampak COVID

Pernyataan tersebut kata dia, bisa memunculkan banyak tafsiran. Terutama pemahaman yang berbahaya dari masyarakat.

“Bila yang terakhir tentu akan memunculkan spekulasi apakah ada kudeta diam-diam terhadap Presiden/Panglima Angkatan Perang. Spekulasi ini tentu sangat berbahaya seolah Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memegang kendali tertinggi pemerintahan di Indonesia,” kata dia.

Dengan adanya pernyataan dari Menko PMK maka akan ada konsekuensi hukum situasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perppu 23/1959.

“Ini semua perlu diklarifikasi oleh pemerintah secara resmi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga tidak memunculkan kekacauan di masyarakat terkait siapa yang memiliki kendali di pemerintahan. Kepastian ini juga dalam rangka tegaknya Konstitusi,” tegas dia.

Sebagai informasi, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemik COVID-19.

“Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-‘declare’, kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer,” jelas dia saat mendatangi Hotel University Club UGM pada Jumat 16 Juli 202. Pernyataan ini lantas banyak menuai kritikan karena dianggap asal menggunakan istilah. (lala/*)