Menkeu Sri Mulyani Ungkap Kucuran Dana Saat Pandemi, Banyak!

Menkeu RI, Sri Mulyani (DepokToday)
Menkeu RI, Sri Mulyani (DepokToday)

DEPOK- Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah kembali menambah alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) dan penanganan kesehatan.

“Anggaran sektor kesehatan naik lagi, dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Perlindungan sosial naik dari Rp153,86 triliun ke Rp187,84 triliun,” katanya dikutip pada Senin 19 Juli 2021.

Menkeu Sri Mulyani menyebut, bantuan yang dikucurkan yaitu, pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp 28,31 triliun.

Kemudian, besaran bantuan yang diterima KPM bergantung kepada komposisi keluarga tersebut. Untuk keluarga dengan ibu hamil, per tahunnya menerima Rp 3 juta, keluarga yang memiliki anak balita menerima Rp 3 juta.

Sedangkan yang memiliki anak siswa SD Rp 900 ribu, memiliki anak siswa SMP Rp 1,5 juta, memiliki anak siswa SMA Rp 2 juta, terdapat kaum disabilitas Rp 2,4 juta, dan keluarga dengan lansia mendapatkan Rp 2,4 juta.

“Jadi untuk 10 juta keluarga ini, kalau rata-rata anggota keluarganya empat dalam satu keluarga, kira-kira mungkin penerima manfaatnya 40 juta,” ucap Menkeu Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Program Kartu Sembako, sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 12 bulan ditambah dua bulan (Juli-Agustus), dengan sasaran 18,8 juta KPM atau setara dengan 75,2 juta orang. Total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp 49,89 triliun.

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Alokasi Dana COVID

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, untuk Kartu Sembako akan ditambahkan dua bulan ekstra di bulan Juli-Agustus ini. Sehingga mereka [KPM] akan dapat Rp 200 ribu ditambah Rp 200 ribu, sama dengan Rp 400 ribu bagi keluarga pemegang Kartu Sembako.

“Jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 sebanyak 14 bulan pembayaran,” terangnya.

Kebijakan lainnya yakni Program Bantuan Beras Bulog, sebesar 10 kilogram untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako, dengan sasaran 28,8 KPM atau setara 115,2 juta orang.

“Beras sepuluh kilogram per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog, dengan anggaran yang kita sediakan sebesar Rp3,58 triliun,” ujarnya.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Sosial Tunai (BST), sebesar Rp 300 ribu, dengan sasaran 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,46 triliun. Periode bantuan selama enam bulan (Januari-April) dan (Mei-Juni, yang dibayarkan di bulan Juli).

Alokasi Dana Lainnya

Untuk program Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah, sebesar Rp 200 ribu per bulan per KPM selama enam bulan, dengan sasaran 5,9 juta KPM usulan daerah di luar penerima Kartu Sembako dan BST.

Tambahan anggaran yang diperlukan untuk bantuan ini adalah sebesar Rp 7,08 triliun.

“Menteri sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kami telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima Kartu Sembako,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Tak sampai disitu, pemerintah juga menyiapkan diskon listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 32,6 juta pelanggan.

“Untuk ini kami akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik sebesar Rp1,91 triliun, sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang tadinya Rp7,58 triliun akan naik menjadi Rp9,49 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Dokter Terawan Sebut Vaksin Nusantara Bisa Akhiri Pandemi COVID

Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abodemen Listrik, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 1,14 juta pelanggan.

“Yang selama ini kami alokasikan dan akan selesai pada bulan September, kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember,” ujarnya

“Sehingga akan ada tambahan Rp 420 miliar dari anggaran yang tadinya Rp 1,69 triliun. Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abodemen ini menjadi Rp2,11 triliun,” kata alumni FE UI ini. (rul/*)