Menguak Fakta Dibalik Jam Malam Depok

Jubir COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana (istimewa)

MARGONDA– Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan aktivitas pada malam hari. Langkah ini dilakukan karena tingginya kasus penyebaran COVID-19 di kota tersebut.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan, untuk kasus konfirmasi aktif ada 593 kasus dan yang sembuh 1.483 atau 68,91 persen sampai dengan periode Minggu 30 Agustus 2020.

“Yang meninggal 76 orang atau 3,53 persen,” katanya pada Senin 31 Agustus 2020

Dadang menjelaskan, total kasus konfirmasi hingga saat ini 2.152 kasus. “Cukup tinggi dan pergerakannya lebih banyak di dua Minggu ini, karena imported case atau kasus di luar Depok yang berdampak ke transmisi lokal,” jelasnya

Untuk pekan lalu, kata Dadang, ada 184 kasus. “Mingggu ini ada 98 kasus dalam se-Minggu. Tapi kita tunggu juga hasil perhitungan onrecord Satgas Pusat,” tuturnya

Dengan sejumlah alasan tersebut, maka Pemerintah Depok akhirnya sepakat mengeluarkan aturan terkait pembatasan aktivitas pada malam hari. Kebijakan ini akan diperkuat dalam peraturan wali kota (perwa) dan diimplementasikan dalam keputusan peraturan wali kota.

“Saat ini dasarnya melalui SE (surat edaran) wali kota,” ujarnya

Selama proses sosialisasi, belum ada tindakan atau sanksi pada pihak yang ditemukan melanggar. Dadang merinci, pembatasan operasional layanan secara langsung di toko, rumah makan, café, mini market, mini market, super market dan mall hanya sampai dengan pukul 18.00 WIB.

“Khusus untuk layanan antar dapat dilakukan hingga pukul 21.00 WIB.”

Kemudian, seluruh aktifitas warga dilakukan pembatasan, maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Selanjutnya, optimalisasi peran Kampung Siaga COVID-19 dengan prioritas kegiatan yakni, pendataan tempat kerja warga, melakukan pengawasan keluar masuk tamu yang datang ke rumah warga dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Kampung Siaga COVID.

Langkah selanjutnya yang dilakukan gugus tugas adalah mengoptimalkan aplikasi Kampung Siaga COVID-19 untuk pengaduan warga, termasuk untuk melaporkan pelanggaran protokol kesehatan. Berikutnya, mengoptimalkan pelaksanaan pembatasan sosial melalui kebijakan Pembatasan Sosial Kampung Siaga berbasis RW (RW-PSKS).

Untuk sanksi, akan diberikan kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). “Tentunya masih sanksi denda administratif, tapi itu nanti setelaha da peraturan wali kota, dan itu nanti diranah SatpolPP.” (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here