Manifesto Idris-Imam: Dinasti Politik, Sampah, Hingga Pungli

DEEP Kota Depok (Istimewa)

SAWANGAN- Tak lama lagi Depok akan segera memiliki wali-wakil wali kota terpilih, periode 2021-2026. Mereka adalah Mohammad Idris-Imam Budi Hartono. Terkait hal itu, ada sejumlah catatan penting yang jadi sorotan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP).

Baca Juga: Alun-alun Depok Kok di Pemukiman Elit GDC

Melalui keterangan tertulisnya, lembaga pemantau pemilu dan kebijakan publik itu menyebut, ada beberapa point manifesto (pernyataan sikap) untuk pasangan tersebut.

Di antaranya adalah, mengoptimalkan penanganan dampak COVID-19 di Kota Depok, terutama dampak sosial dan ekonomi serta tranparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran pandemi.

“Penanganan dampak COVID-19 oleh pemerintah pusat dengan data terverifikasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Depok nyatanya belum mengcover masyarakat terdampak secara keseluruhan,” kata Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahiddinillah saat ditemui di Kedai Kopi DEEP, di Jalan Keadilan, Depok, Kamis 25 Februari 2021

Menurutnya, ratusan ribu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS masih banyak ditemukan salah sasaran dibeberapa kelurahan.

“Belum lagi pungli diakar rumput dengan berbagai modus, permainan suplai bantuan pangan dengan spek rendah.”

Fajri menilai, itu semua memperlihatakan manajemen asal-asalan penanganan dampak COVID-19, serta tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam persoalan ini.

“Wali kota dan wakil wali kota terpilih wajib berinovasi dengan seluruh program yang ada demi mewujudkan pemulihan ekonomi masyarakat jangan asal-asalan,” ujarnya

Kemudian, DEEP juga meminta wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk memiliki komitmen dalam menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Sehingga tidak hanya berpihak kepada koporate/ perusahan besar yang berdampak matinya keseimbangan ekologi.

Selain itu, DEEP juga menyoroti penanganan sampah. Berdasarkan hasil kajian kelompok tersebut, Depok baru mampu mengelola sampah sekitar 56.22 persen dari jumlah timbulan sampah sebanyak sekira 1,286 ton setiap harinya.

“Jumlah ini senantiasa meningkat setiap hari dan perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu pengelolaan sampah terpadu harus diterapkan.”

Fajri menyebut, itu belum termasuk dampak permasalahan sampah bagi estetika lingkungan, pencemaran, dan masyarakat.

“Keseimbangan alam tidak terjaga, masyarakat terdampak kesehatannya, harusnya dibina untuk mampu berdaya ekonomi dengan pengolahan sampah seperti program bank sampah yang lampu ada di Depok tapi kini tidak terdengar lagi,” kata dia

Awas Dinasti Politik

Sementara itu, Dewan Pembina DEEP Kota Depok, Sulung Hawari, berharap wali kota dan wakil wali kota terpilih saat ini mempunyai komitmen menegakkan pemerintah yang bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme sampai ke tingkat kelurahan.

“Keresahan elemen masyarakat Kota Depok mengenai politik dinasti dan oligarki di Kota Depok perlu menjadi perhatian lebih,” katanya

Sulung mengatakan, tidak dapat dipungkiri partai pengusung pasangan tersebut (PKS) telah menduduki Depok selama 15 tahun lebih. Ia mengingatkan, hal persebaran kader di dalam pemerintahan jangan sampai menjadi jembatan tumbuh suburnya KKN.

“Ini akan menghancurkan birokrasi Pemda Depok dan demokrasi kita. Belum lagi politik dinasti wali kota yang sudah menjadi rahasia umum, ditambah oknum timses yang memakai stemple wali kota untuk kepentingan individu.”

Menurut dia, sudah saatnya masyarakat menjadi pengawas pemerintahan Depok yang akan berjalan ini.

“Tidak ada istilah timses lagi, tidak ada yang dianggap paling istimewa. Wali kota dan wakil wali kota harus mengistimewakan warganya,” ucap Sulung

Ditempat yang sama, Dewan Pembina DEEP Kota Depok, Tamami Husein, meminta Idris-Imam untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan menyusun kebijakan dan menjalankan program pemerintahan Kota Depok.

“Kami menantikan pemimpin yang mau mendengar dan mengeksekusi bukan hanya mendengar dan selfie-selfie. Apalagi forum forum formal yang disebut diatas seringkali hanya dijadikan ajang berbagi kue dan deal program.”

Tidak adanya dengar pendapat setiap ada kebijakan memperlihatkan arogansi pemerintah Depok selama ini.

Lebih lanjut DEEP juga mengingatkan Idris-Imam untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran pemerintah daerah sehingga, program pemerintah Kota Depok tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Tamami menilai, selama ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Depok terkesan dikelola serampangan. Terlihat dengan tidak adanya hal yang berubah selama pemerintahan sebelumnya.

“Jalan tetap itu saja, macet, dan banjir seperti rutinitas tahunan. SILPA APBD terjadi tiap tahun dengan angka yang besar. Lalu alokasi APBD selama ini dikemanakan.”

Menurutnya, hal itu menunjukkan kinerja penyerapan belanja yang tidak optimal, karena tata kelola keuangan yang tidak tertib, lemahnya perencanaan kegiatan, dan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sehingga masih menyisakan kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya. Demikian manifesto politik DEEP Kota Depok, sebagai bentuk pernyataan sikap resmi sebagai upaya eurly warning (peringatan). (rul/*)