Mahfud MD Tegaskan Jangan Bayar Utang Pinjol Ilegal, Lapor Polisi

Mahfud MD (Foto: Istimewa)
Mahfud MD (Foto: Istimewa)

DepokToday- Maraknya kasus pemerasan yang dilakukan sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal membuat polisi bertindak tegas dengan membekuk sejumlah pelakunya. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun ikut angkat bicara.

Melansir Kompas.com, Mahfud meminta, pada masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya.

Bahkan, ia juga mengimbau agar masyarakat yang punya tunggakan utang ke pinjol ilegal, lebih baik melaporkannya ke polisi apabila merasa ditagih.

“Oleh karena itu, imbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke Kantor Polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” katanya dikutip pada Rabu 20 Oktober 2021.

Baca Juga: Terpopuler DepokToday, 20 Oktober 2021: Mahasiswa Korea Histeris Dengan Jokowi, McDanny Jadi Incaran

Lebih lanjut Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal.

Para pelaku tersebut, kata dia, akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

Mahfud MD Ancam Jeratan Pasal Berlapis Pinjol Ilegal

Mahfud juga memastikan, para pihak Kepolisian akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas.

“Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3.”

Polisi gerebek kantor pinjol ilegal di Jakarta Barat. (Foto: Istimewa)
Polisi gerebek kantor pinjol ilegal di Jakarta Barat. (Foto: Istimewa)

Mahfud mengatakan, hal ini untuk memberikan efek jera pada pelaku pinjol ilegal. Sebab kata dia, operasi pinjol ilegal selama ini tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dianggap meresahkan.

Baca Juga: PLN Depok Bagikan Informasi Wilayah Padam Listrik di Sekitar Sawangan

Ia menjelaskan, penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.

“Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan,” katanya. (rul/*)