Lurah Pelanggar PPKM Diperiksa Senin, Sanksi Pemecatan Menunggu

Anggota Satpol PP Kota Depok saat menindak hajatan yang digelar saat PPKM Darurat, Sabtu 3 Juli 2021. Foto: Istimewa
Anggota Satpol PP Kota Depok saat menindak hajatan yang digelar saat PPKM Darurat, Sabtu 3 Juli 2021. Foto: Istimewa

DEPOK – Lurah Pancoran Mas atau Panmas, Suganda yang diduga melanggar aturan ketika menggelar hajatan pada pelaksanaan hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Depok, dipanggil untuk menjalani BAP pada Senin 5 Juli 2021.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri.

Menurut dia, penjadwalan itu telah dilakukan pihaknya segera setelah kasus lurah Pancoran Mas pelanggar PPKM ini mencuat. “Yang bersangkutan kita undang untuk di BAP via daring,” jelas dia dikonfirmasi Minggu 4 Juli 2021.

Ketika proses pemanggilan ini dilakukan, sudah tentu kata dia, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lurah tersebut. Karena itu, proses yang perlu dilaksanakan berikutnya, ialah BAP.

Baca juga:Hajatan Saat PPKM Darurat, Camat : Diluar Kendali Kita

Nantinya sambung Supian, dari proses itu baru dapat diketahui seberapa besar kesalahan yang dilakukan lurah tersebut.

“Sanksi kan tiga kategori. Ringan, sedang dan berat. Nanti tim yang akan memutuskan pelanggaran ini masuk dalam karegori yang mana,” jelas dia.

Jika dinilai pelanggaran berat, sanksi tegas kepada lurah tersebut sudah menunggu. Malah menurut Supian, jika terbukti melakukan kesalahan besar, sanksi pemecatan sebagai PNS bisa dilakukan.

“Turun Pangkat, lepas jabatan atau diberhentikan. Maksudnya pemecatan dari PNS. Tapi, nanti kan tim yang akan melihat masuk kategori yang mana, lalu tim akan merekomendasikan ke Pak Wali Kota untuk keputusan yang diambil,” jelas dia. (lala/*)