Lurah Gelar Hajatan, DPRD Depok Bandingkan Kasus Habib Rizieq

SatpolPP melakukan penyegelan di lokasi hajatan anak seorang lurah di wilayah Pancoran Mas, Depok. (DepokToday.com)
SatpolPP melakukan penyegelan di lokasi hajatan anak seorang lurah di wilayah Pancoran Mas, Depok. (DepokToday.com)

DEPOK- Viralnya video hajatan pernikahan anak seorang lurah di wilayah Pancoran Mas menuai sorotan banyak pihak. Kali ini, kritik pedas itu diungkapkan oleh anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, Ikra tak hanya mengkritisi seputar adanya hiburan tarian dan nyanyian yang tak mempedulikan protokol kesehatan, tapi juga heran dengan masih adanya sistem makan prasmanan di acara hajatan anak lurah di Depok tersebut.

Menurut Ikra, hal yang luput dari pengamatan banyak orang pada resepsi pernikahan anak lurah itu adalah masih adanya gubug-gubugan yang biasa ditemui di acara hajatan.

Padahal sesuai aturan PPKM Darurat maupun peraturan yang dibuat oleh Pemkot Depok, saat hajatan tidak boleh ada makanan prasmanan.

“Mungkin banyak yang luput memperhatikan, itu ada gubug-gubugan, ini bagaimana? Jelas-jelas diatur bahwa tidak boleh ada makan prasmanan di acara hajatan. Makan ditaruh di nasi kotak dan dibawa pulang. Selesai. Masak kayak gini tak diperhatikan satgas dan juga camat? Lurah jangan yang mboten-mboten aja deh,” katanya dikutip pada Minggu 4 Juli 2021.

Terkait hal itu, Ikra pun meragukan pengawasan yang dilakukan oleh satgas, camat dan sgenap pihak terkait.

“Pengawasan seperti apa? Lha wong ini ada makan prasmanan saja dibiarkan. Ini kan berarti sejak awal sudah direncanakan kan kalau dia mau gelar acara begini, ada kumpul-kumpul, ada makan bersama,” ucap alumni Universitas Indonesia itu.

Baca Juga: Lurah Pelanggar PPKM Diperiksa Senin, Sanksi Pemecatan Menunggu

Ikra mendesak adanya penetapan sanksi yang tegas untuk Lurah Pancoran Mas yang telah menggelar hajatan tanpa mempedulikan protokol kesehatan.

“Jangan hanya Habib Rizieq Shihab saja yang dihukum karena menggelar acara pernikahan putrinya. Yang seperti ini juga harus mendapatkan hukuman yang sama. Hukum harus berlaku adil sama rata sama rasa,” tegasnya.

IDI Ikut Kritik Lurah Hajatan di Depok

Peristiwa itu rupanya juga menyedot perhatian Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban.

Dalam akun twitternya @ProfesorZubairi, dia mencuit.

“Meski boleh, apakah menggelar atau menghadiri acara pernikahan sungguh diperlukan? Hari ini, kasus COVID-19 mencapai 27.913 yang merupakan rekor. Jangan Anda mengeluhkan situasi pandemi terus tapi masih bisa mengadakan pesta. Itu benar-benar anomali,” ujarnya. (rul/*)