Luhut: Karyawan Dipaksa Bekerja di Kantor, Laporkan ke Pemerintah!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan taati aturan PPKM Darurat saat konferensi pers virtual, Senin 5 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan taati aturan PPKM Darurat saat konferensi pers virtual, Senin 5 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.

JAKARTA – Perusahaan non esensial dan non kritikal yang masih buka dan menyuruh karyawannya bekerja di kantor pada masa PPKM Darurat ini, siap-siap menerima sanksi. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, sampai hari ini masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak mengindahkan aturan pemerintah soal PPKM Darurat.

“Dihari pertama bekerja Senin, (jalanan) masih dipenuhi oleh mobilitas warga yang bekerja di sektor non esensial dan menyebabkan kemacetan hingga menimbulkan kerumunan. Hal ini dilaporkan berdasarkan kejadian dilapangan oleh pihak yang bertugas,” kata Luhut saat konferensi pers virtual, Senin 5 Juli 2021.

Untuk itu, Luhut memerintahkan kepada TNI, Polri dan para pemerintah daerah, bisa melakukan patroli ke tiap-tiap perusahaan non esensial, sembari tetap konsisten dalam melakukan penyekatan dijalan.

Baca Juga: Macet Akibat Penutupan Jalan, Polisi: Untuk Sadarkan Masyarakat

“Saya juga berharap Polri, TNI untuk tetap konsisten, saya ulangi untuk konsisten melakukan penyekatan dan kita harus menghimbau supaya semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan ini karena untuk kepentingan kita semua,” kata Luhut.

Sebagai Koordinator PPKM Darurat, Luhut pun meminta, kepada seluruh perusahaan non esensial tidak melakukan pemecatan sepihak di masa PPKM Darurat ini.

“Untuk perusahaan non esensial, (karyawan) yang sedang menjalankan WFH tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan,” kata Luhut. “Saya akan segera berkoordinasi dengan menteri ketenagakerjaan agar dapat mengeluarkan surat perintah.”

Luhut juga mengajak para karyawan yang diperlakukan tidak sesuai aturan PPKM Darurat seperti tetap diperintahkan bekerja di kantor, untuk bisa melapor kepada pemerintah.

“Saya juga menegaskan kepada seluruh karyawan yang dipaksa suruh bekerja di kantor kepada perusahaan sektor non esensial, agar segera melaporkan kepada pemerintah,” kata Luhut.

Dengan begitu, Luhut pun berharap, kemacetan yang terjadi dan akibat adanya penutupan jalan selama pemberlakuan PPKM Darurat ini bisa teratasi.

“Hal ini tentu akan menurunkan jumlah mobilitas warga yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta,” kata Luhut. (ade/*)