Luhut Incar Gubernur DKI Jakarta Dalam PPKM Darurat Ini

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers tentang PPKM Darurat secara virtual, Kamis 1 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers tentang PPKM Darurat secara virtual, Kamis 1 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan pelototi Gubernur DKI Jakarta dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini.

Luhut mengatakan, alasannya karena saat ini kondisi di ibukota sudah ini sudah sangat kritis. Dari 4 Kota dan 1 Kabupaten di DKI Jakarta, semuanya sudah masuk zona merah alias level 4 dalam pemberlakuan PPKM Darurat.

“Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level 4, itu seluruh wilayah sudah kena, jadi kita akan lakukan ketat betul di DKI,” kata Luhut dalam keterangan pers secara virtual, Kamis 1 Juli 2021.

Luhut mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, pihaknya akan menggunakan dasar hukum UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimana dalam Pasal 68 di UU tersebut, bisa mencopot kepala daerah apabila lalai dalam tugasnya.

Baca Juga: PPKM Darurat, Ini Pesan Luhut, Ada Sanksi Menanti Kepala Daerah

“Ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui, dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentutan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut turut sampai dengan pemberhentian sementara,” kata Luhut.

Luhut pun mengatakan sudah membicarakan hal ini kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota terkait tindakan tegas dan sanki yang akan diterima apabila lalai.

“Tadi kami sudah bicara dengan para gubernur, wali kota bupati dan kita sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas,” kata Luhut.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memberlakukan PPKM darurat sebagai pengetatan aktivitas masyarakat selama dua pekan mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Ada kurang lebih 122 kabupaten kota se Jawa-Bali yang akan diberlakukan PPKM Darurat itu, salah satunya Kota Depok.

Baca Juga: Jokowi Resmi Berlakukan PPKM Darurat Pada 3-20 Juli 2021

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 -20 juli 2021. Khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi mengumumkannya melalui live streaming di youtube Sekretariat Presiden, Kamis 1 Juli 2021. (ade/*)