Luhut: Hari Kamis Tidak Boleh Lagi Terjadi Kelangkaan Obat COVID-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, tentang 11 jasa telemedicine. (Istimewa )
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, tentang 11 jasa telemedicine. (Istimewa )

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan menindak tegas siapapun yang melakukan permainan harga terhadap obat-obatan dimasa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

“Kita tidak boleh diatur oleh orang-orang yang serakah, saya tekankan hal ini, kita sudah peringatkan tidak mendengarkan peringatan kita, ya kita akan tindak tegas,” kata Luhut saat konferensi pers virtual, Senin 5 Juli 2021.

Ungkapan ini dilontarkan Luhut, karena saat pemerintah sedang melakukan upaya pengentasan COVID-19 dengan memberlakukan PPKM Darurat, malah yang terjadi dilapangan adalah kelangkaan obat-obatan.

“Akhir-akhir ini, saya mencermati beberapa kejadian kelangkaan obat yang terjadi pada masa PPKM ini, juga harga obat yang terlalu banyak diambil untung oleh perusahaan-perusahaan (produsen obat),” kata Luhut.

Baca Juga: Pemerintah Sediakan 11 Jasa Telemedicine untuk Pasien Isoman

Menurut Luhut, sudah tidak ada lagi alasan bagi pengusaha obat mencari keuntungan pada masa ini yang dirasakan sendiri olehnya, COVID-19 semakin mengganas di Indonesia.

“Anda yang memproduksi obat atau importir obat, untung kalian sudah lebih dari untung selama satu setengah tahun ini, sudah cukup enough is enough, sekarang dalam keadaan PPKM Darurat,” kata Luhut.

“Sekali lagi saya tidak ingin diatur oleh orang-orang ini. Kita mementingkan kepentingan rakyat Indonesia terutama orang-orang yang menderita akibat COVID-19,” tambahnya.

Luhut pun memberi waktu hingga sampai dengan hari Rabu. Apabila setelah hari itu masih terjadi kelangkaan obat, maka sanksi tegas Luhut siap menanti para oknum penimbun obat.

“Paling lambat hari Rabu, jadi Kamis tidak boleh terjadi kelangkaan. Saya tekankan lagi kepada Kapolda dan Pangdam agar melakukan tindakan tegas bagi para pelaku penimbun dan pemain harga obat-obatan ini,” kata Luhut.

Luhut menggunakan UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI dan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk menindak para oknum tersebut.

“Siapapun baik perusahaan ataupun perorangan, yang menghalangi dan melanggar kebijakan PPKM Darurat ini, agar dapat ditindak tegas oleh aparat sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 dan Pasal 84 serta Pasal 93 UU No 6 tahun 2018,” pungkas Luhut. (ade/*)