Libur Imlek, ASN dan Keluarga Dilarang ke Luar Daerah

Gedung Balai Kota Depok (Rul/Depoktoday)

MARGONDA- Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan mudik atau liburan ke luar daerah bagi apartur sipil negara atau ASN, selama cuti tahun baru Imlek 2572 kongzili. Jika melanggar, sanksi siap menanti.

Keputusan itu merujuk pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN selama libur tahun baru lmlek 2572 kongzili.

Baca Juga: ASN Sumbang Plasma Darah, Wali Kota Depok Jadi Sorotan

Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan, kebijakan itu dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi ASN, namun juga keluarganya. Keputusan itu berlaku sejak 11 Februari sampai dengan 14 Februari 2021.

“Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tenulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” kata Juru Bicara Percepatanan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana pada Kamis 11 Februari 2021

Ia mengingatkan, bagi ASN yang terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah perlu memperhatikan beberapa hal, yakni, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Kemudian, peraturan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

“Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Dadang

ASN juga diwajibkan untuk tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing), menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi.

Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here