Laboratorium Tak Patuhi Harga Tes COVID-19 Bisa Disanksi Sampai Begini

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.
Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.

DepokToday – Harga tes COVID-19 metode Real Time Polymer Chain Reaction atau RT-PCR kembali disesuaikan oleh pemerintah. Melalui Kementerian Kesehatan dengan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai penyesuaian harga tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali dan di luar wilayah Jawa-Bali.

Untuk wilayah Jawa-Bali turun menjadi maksimal Rp275 ribu dan di luar wilayah Jawa-Bali menjadi maksimal Rp300 ribu.

“Evaluasi harga tes PCR yang dilakukan sudah melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers dikutip dari situs covid19.go.id.

Pemerintah telah melakukan beberapa pertimbangan. Diantaranya, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan kondisi saat ini.

Baca Juga: Kemenkes Sebut, Kota Depok Mengalami Tren Penambahan COVID-19 Selama Dua Bulan

Ditegaskan, bahwa hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab. Dan apabila terjadi penambahan waktu keluar hasil, maka tidak akan meningkatkan biaya tes PCR.

Baca Juga: Bikin Cewek Meleleh, Cinta Brian Jadi Perhatian Lewat Buku Harian Seorang Istri

Sebagai bentuk pengawasan di lapangan, Dinas Kesehatan Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif harga tes COVID-19 tertinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Wiku menekankan, apabila didapati laboratorium yang menetapkan tarif tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. “Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka sanksi terakhir adalah penutupan Lab dan pencabutan izin operasional,” tegasnya. (lala/*)