Kuasa Hukum PT PJR Temui Kepala PN Depok Pertanyakan Eksekusi Pasar Kemirimuka

Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya ketika berdialog dengan Kepala Pengadilan Negeri Kota Depok.(Istimewa)

KOTA KEMBANG-Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya (PT PJR) mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok di kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Kembang, Kecamatan, Sukmajaya, Jumat (11/9/2020).

Saor Siagian selaku Kuasa Hukum PT PJR, kepada wartawan mengaku telah bertemu dengan Kepala PN Kota Depok, Sutiyono S.H, setelah menunggu sekira empat jam.

“Untuk menghargai beliau, kami datang langsung untuk menemui Kepala PN. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengakui bahwa putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap,” beber Saor.

Namun, menurut Saor, pengadilan masih belum siap membantu pelaksanaan keputusan pengadilan.

Kehadiran Saor di PN Kota Depok untuk mempertanyakan kelanjutan dekrlarasi eksekusi Pasar Kemirimuka yang belum dilakukan setelah putusan beberapa tahun lalu.

“Kami datangi PN untuk menanyakan pimpinan PN kenapa deklarasi Eksekusi Pasar Kemirimuka Depok tidak dilakukan, apa masalahnya,” jelasnya.

Dia mengatakan, sebelumnya pada bulan Juli 2020 lalu, pihaknya sudah datang ke PN Kota Depok namun tidak mendapatkan respon yang baik.

Saor menyatakan, pada Bulan Agustus lalu pihaknya kembali datang ke PN Depok.dan diterima oleh Panitera. Akan tetapi, lanjut Saor, Panitera menyarankan agar Kuasa Hukum PT PJR langsung bertemu dengan Kepala PN Depok.

“Kurang respon makanya kami kembali datang lagi ke Pengadilan Negeri Depok untuk menanyakan masalah tersebut,” katanya.

Ia bersama tim hukum pun mendatangi PN Depok untuk membicarakan perihal eksekusi tanah Pasar Kemirimuka Depok yang belum juga dilaksanakan hingga hari ini.

Menurutnya, tanah yang digunakan sebagai pasar tersebut telah secara sah (sesuai putusan berkekuatan hukum tetap) dinyatakan milik PT PJR.

“Telah dikeluarkan pula penetapan pengadilan untuk eksekusi, namun pelaksanaannya belum juga terwujud sampai saat ini,” ucap Saor.

Belum terwujudnya hal tersebut berdampak pada ketidakpastian tidak hanya pemilik, maupun para pedagang yang melakukan usaha di tempat tersebut.

“Untuk memastikan bahwa PN Depok telah melakukan itikad baik, kami menyambangi PN Depok. Oleh karena itu, demi memastikan proses tersebut transparan dan dapat dikawal oleh publik,” papar Saor.

Pasar Kemirimuka merupakan lahan milik PT PJR sebagaimana tertuang dengan jelas dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung.

Untuk diketahui telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 36/Pdt/G/2009/PN.BGR yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 256/Pdt/2010/PT.Bdg serta Putusan Mahkamah Agung 695K/Pdt.G/2011 jo. No. 476 PK/Pdt/2013 yang menyatakan bahwa Lahan Pasar Kemirimuka adalah milik PT Petamburan Jaya Raya.

Dalam amar putusan disampaikan, “menyatakan Penggugat (PT Petamburan Jaya Raya) adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Pasar Kemirimuka.”

Semestinya, terang Saor, pelaksanaan eksekusi tersebut tidaklah sulit, jika Kepaka PN Depok menghargai putusan yang telah dibuat dan berupaya untuk mewujudkan marwah kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan Hukum dan Keadilan

“Maka PN Depok harus jujur, transparan, dan tidak boleh diintervensi siapapun. Jika memang pengadilan belum siap mewujudkannya, maka kami siap melaksanakan putusan tersebut,” tandasnya.

“Demi tegaknya hukum, keadilan, serta martabat pengadilan, kami akan terus berjuang sampai hukum dan keadilan terwujud,” Saor menambahkan.

(hen)