Kritik Idris Depok Bukan Hanya Margonda, Pradi: Sampean Cuma Wacana  

Pintu masuk kawasan Margonda, Depok (Istimewa)

JAKARTA- Hal lain yang tak kalah penting jadi sorotan di Kota Depok adalah terkait infrastruktur. Pemerintah setempat terkesan hanya fokus pada kawasan sehingga abai mengembangkan wilayah lain.

Alhasil, kondisi ini dinilai berdampak buruk pada kesenjangan ekonomi warga. Demikian disampaikan panelis dalam debat putaran perdana calon kepala daerah Kota Depok yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta pada Minggu 22 November 2020.

Menyikapi hal itu, calon Wali Kota Depok dari nomor urut satu, Pradi Supriatna mengatakan, itu adalah pertanyaan yang menjadi keresahan warga Depok, dan problematika itu sudah berlangsung cukup lama.

“Sempat waktu itu kami berpasangan dengan Pak Idris, ada wacana membangun Margonda dua, tepatnya di wilayah barat, tapi enggak terwujud,” ucapnya dikutip pada Senin 23 November 2020

Baca Juga: Idris Klaim Prestasi dari KPK, Afifah Sindir Pungli

Pradi berjanji, jika nanti dirinya terpilih bersama Afifah Alia sebagai wali dan wakil wali kota, maka pihaknya akan membuat ruas-ruas jalan baru dan jalan alternatif untuk kemudahan akses yang diyakini dapat menumbuhkan perekonomian di daerah lain.

Afifah menambahkan, sebagai jantung Kota Depok, Margonda memiliki panjang sekira 5 kilo meter. Disana ada sekira delapan apartemen, empat mall dan sekira 20 tower apartemen.

Menurutnya, selama ini semua pusat perekonomian hanya ada di Margonda karena Pemerintah Depok tidak berhasil membangun jalan-jalan disekitarnya.

“Tidak ada pelebaran jalan di Sawangan atau Tapos. Pemkot Depok hanya fokus dibagian utara tanpa memperhatikan bagian barat dan timur,” tuturnya

Lulusan Teknik Sipil Universitas Pancasila itu berwacana, jika diamanahkan sebagai calon wakil wali kota mendampingi Pradi, maka pihaknya bakal menyiapkan anggaran untuk penyediaan lahan.

“Karena bicara Jalan Sawangan adalah jalan nasional, kewajiban pembangunannya ada di pusat, tapi penyedian lahannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” jelasnya

Afifah beranggapan, mandeknya pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah ke pusat, maupun provinsi.

“Sampai saat ini pemerintah daerah tidak pernah menganggarkan anggarannya untuk itu (penyediaan lahan).”

Menanggapi penuturan itu, calon Wakil Wali Kota Depok dari nomor urut dua, Imam Budi Hartono menilai, Pradi dan Afifah belum paham seutuhnya.

“Kayanya paslon nomor satu belum jalan-jalan ke Depok. Kita lihat Bojongsari ramai, Cinere sudah ramai, jadi tidak Margonda sentris saja,” katanya

Kemudian, jelas Imam, untuk meningkatkan pemerataan, pihaknya punya program Rp 5 miliar per kelurahan.

“Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan kelurahan yang ada di Depok, dan sekarang sedang dibangun jalan tol yang menghubungkan seluruh warga dan daerah yang ada di Kota Depok.”

Calon Wali Kota Depok dari nomor urut dua, Idris menambahkan, pembangunan merata di kota sudah tercantum dalam peraturan daerah (Perda) RT/RW 2015 tahun 2020.

“Kalau belum terealisasi disebagian jalan raya yang memang asetnya pemerintah pusat, ini yang akan kami lanjutkan,” tuturnya

Pria yang diusung kembali oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan, misalnya tentang masalah Jalan Raya Cipayung, Jalan Raya Citayam. Menurutnya, perencanaan atau detail engineering design (DED) sudah dibuat.

Itu juga sudah digagas untuk Jalan Raya Tapos yang rencananya akan dibuat underpass dan Jalan Dewi Sartika yang akan mulai digarap pada 2021.

“Jadi tidak benar kalau tidak ada pemerataan dalam pembangunan dan di Margonda sendiri kita buat DED drainase dan pembenahan terkait penataan,” jelas Idris

Curhat Pradi

Sementara itu, calon Wali Kota Depok dari nomor urut satu, Pradi Supriatna menilai, semua penjelasan yang disampaikan Idris maupun Imam hanya bersifat wacana.

“Apa yang disampaikan sampean cuma wacana. Hampir 15 tahun saya melihat tidak ada pertumbuhan jalan baru, tidak ada pelebaran-pelebaran jalan, ini fakta dan ini sangat kami rasakan,” ucapnya

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya telah sempat mengusulkan konektivitas antar wilayah yang roadmapnya sudah ada sejak tahun 2003. Yakni, Jalan Juanda dilanjutkan sampai Beji, Limo, dan Cinere. Bahkan kata Pradi, DED-nya sudah dibuat.

“Saya sudah sampaikan pada Pak Idris tapi rupanya usulan saya dicoret sama beliau.”

Pradi menegaskan, persoalan-persoalan pendistrian, kemudian hak-hak pejalan kaki dan utiliboks akan menjadi prioritasnya. “Margonda etalasenya Kota Depok, sangat disayangkan 15 tahun belum bisa,” ujarnya (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here