Gegara Kasus Rafael Alun, 69 Pegawai Pajak Diduga Turut Lakukan Pencucian Uang

Depoktoday.com - Sebanyak 69 pegawai Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dilaporkan diduga melakukan pencucian uang. Tidak hanya dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kemudian dilaporkan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Pelaporan itu dilakukan Mahfud setelah mendapat data berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga: Hasil Lengkap dan Klasemen Akhir Grup A Piala Asia U-20, Timnas Indonesia Mudik

Dikutip dari suara.com, Mahfud membeberkan bahwa modus yang dilakukan 69 pegawai pajak dalam melakukan pencucian uang. Mereka melakukan pemindahan dana dalam jumlah kecil namun transaksi itu dilakukan berulang kali.

"Transaksinya kecil-kecil lah, Rp10 juta-Rp15 juta, tetapi bisa 50 kali," ungkap Mahfud MD selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (7/3/2023).

Baca Juga: PAN 'Membelot' Dukung Ganjar-Erick, KIB Terancam Bubar

Mahfud mengatakan Sri Mulyani berkomitmen akan menindak tegas para pegawai Dijten Pajak itu jika terbukti melakukan pencucian uang.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri sudah memanggil 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pemanggilan itu telah dilakukan sejak Senin (6/3/2023) lalu.

Kendati demikian, Awan masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah pegawai yang telah dipanggil.

Baca Juga: Babak Pertama Grup A Piala Asia U-20: Timnas Indonesia vs Uzbekistan 0-0, Irak vs Suriah 1-0

Pastinya dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan.

Harta tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020 dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021. (***)