Korea Selatan Sekarang Bisa Punya Rudal yang Mampu Mencapai Beijing

Korea Selatan pamer rudal. Foto: dok.Rudal kapal perang Korea Selatan dalam latihan Perang. (@ Republic of Korea Armed Forces)
Korea Selatan pamer rudal. Foto: dok.Rudal kapal perang Korea Selatan dalam latihan Perang. (@ Republic of Korea Armed Forces)

DEPOK- AS telah membatasi secara ketat jangkauan dan seberapa kuat Rudal Balistik Korea Selatan selama beberapa dekade terakhir. Namun pembatasan terkait rudal itu baru-baru ini dicabut. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran tentang konsekuensi dari keputusan semacam itu.

Sebabnya, penghapusan pembatasan jangkauan Rudal oleh AS memungkinkan Korsel untuk mengembangkan teknologi yang meningkatkan penangkal militer regionalnya sendiri.

Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga, sebab negara Asia Timur itu mendapatkan kembali otonomi penuh untuk senjata non-nuklir setelah bertahun-tahun mengajukan hal itu, ungkap laporan Wall Street Journal, yang mengutip para ahli.

Dilansir dari jakartagreater.com, akhir bulan lalu, pemerintahan Biden mencabut pembatasan terakhir pada program Rudal Korea Selatan, menghapus batas 800 kilometer pada jangkauan Rudal balistik negara itu.

Dan, menurut para ahli, ini adalah perubahan kebijakan yang signifikan, karena Rudal Korea Selatan sekarang secara teoritis dapat meluncur cukup jauh untuk menghantam Beijing, Moskow, dan tempat lain.

Konsekuensi Korea Selatan Punya Rudal Canggih

Sekutu bersenjata yang lebih baik akan membantu Washington, terutama mengingat meningkatnya ketegangan dengan Beijing atas Taiwan dan Laut China Selatan, dan akan meningkatkan taruhan bagi China untuk berpartisipasi dalam diplomasi Korea Utara,” kata seorang analis keamanan dirilis sputniknews.com dikutip pada Selasa 22 Juni 2021

“Korea Selatan sudah dapat secara langsung melawan ancaman Rudal Korea Utara,” kata Oh Miyeon, direktur di Dewan Atlantik, sebuah think tank di Washington.

“Pencabutan pedoman Rudal, oleh karena itu, memiliki implikasi keamanan regional, yang melampaui Semenanjung Korea.”

Pakar tersebut mencatat bahwa perubahan itu terjadi ketika Korea Utara telah membangun persenjataan nuklirnya, sementara kekuatan militer China telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Kenalin Nih, 8 Kapal Perang Canggih yang Bakal Dimiliki Indonesia

Selama sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa kelanjutan pengembangan kemampuan nuklir dan Rudal Balistik Korea Utara menimbulkan ancaman yang meningkat bagi Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan itu, sehingga menjadi titik perhatian serius.

“Pyongyang terus mengembangkan program nuklir dan Rudal Balistiknya, yang menimbulkan ancaman yang meningkat bagi sekutu dan mitra regional dan dengan ambisi untuk dapat menyerang tanah air AS,” kata Austin.

Pernyataan Menteri Pertahanan AS itu bergema selama percakapan telepon hari Jumat 11-6-2021 antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan rekannya dari China, Yang Jiechi. Blinken menekankan perlunya kerja sama AS dan China dalam denuklirisasi semenanjung Korea dan mengurangi ketegangan di kawasan.

Sikap Korea Utara

Korea Utara baru-baru ini menyatakan keprihatinan bahwa penghapusan pedoman rudal yang diberlakukan AS di Korea Selatan adalah bukti nyata dari kebijakan bermusuhan AS terhadap DPRK, dan bertujuan untuk meningkatkan perlombaan senjata dan ketegangan di wilayah tersebut.

Pada April 2021, pemerintahan Biden mengumumkan hasil tinjauan selama berbulan-bulan atas kebijakan Korea Utaranya, dengan mengatakan bahwa pendekatan barunya terhadap Pyongyang merupakan upaya pemetaan kembali untuk denuklirisasi Semenanjung Korea melalui upaya diplomatik.

Selama pertemuan di Washington pada akhir Mei 2021, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Joe Biden setuju untuk mengakhiri pembatasan jangkauan penerbangan yang telah ada sejak 1979, ketika Korea Selatan diberikan teknologi dan komponen oleh AS untuk membuat Rudalnya sendiri.

Jangkauan Rudal Korea Selatan yang diizinkan diperluas dari 180 kilometer menjadi 300 kilometer dan kemudian 800 kilometer sebagai hasil dari 2 amandemen pada tahun 2001 dan 2012.

Langkah itu diambil sebagai bagian dari strategi pemerintahan Biden untuk meningkatkan kehadiran dan pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik terutama di tengah penarikan pasukan dari Afghanistan dan untuk memperkuat hubungan dengan mitra-mitra regional utama. (rul/*)