Korban Covid-19 Terus Bertambah, PDIP: Depok Defisit Kepemimpinan

Sejumlah Pengurus PDIP Depok (Istimewa)

MARGONDA- Kasus orang terjangkit Covid-19 di Kota Depok kian bertambah setiap hari. Sampai dengan kemarin, tercatat untuk kasus positif 323 orang, dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 3.372 orang. Hal ini diduga terjadi akibat lemahnya pelaksanaan pemerintah setempat dalam segi pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kondisi itu, diperburuk dengan kurangnya kedisiplinan masyarakat untuk mentaati aturan tersebut. “Arahan Pemkot Depok sudah maksimal, tapi implementasi di lapangannya yang kurang efektif. Contoh, menjelang buka puasa saudara-saudara kita sangat cuek dengan arahan pemerintah,” kata Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo pada Kamis 7 Mei 2020

Selain itu, Hendrik menilai sosialisasi terkait bahaya dan pencegahan Covid-19 selama ini belum tepat sasaran.

“Mungkin yang kurang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa berbahayanya virus ini. Sosialisasi ke masyarakat ini yang kurang, mungkin. Inilah fungsinya kita sebagai legislatif dan teman-teman media menyampaikan itu. Sebab salah satu hal yang bisa menghentikan wabah ini adalah kita disiplin, itu doang.”

Lebih lanjut Ketua DPC PDIP Depok ini menambahkan, setiap individu wajib taat terhadap aturan yang berlaku dari pemerintah jika ingin pandemi ini segera berakhir.“Itu kunci. Mari kita posisikan diri sendiri positif agar kita bisa lebih waspada,” ucapnya

Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok dari Komisi A, Ikravani Hilman menilai, kondisi yang terjadi di Depok saat ini adalah defisit kepemimpinan. “Inilah kalau ketua Gugus Tugas cuma nampang sana nampang sini. Aturan sudah diperkuat, dana puluhan milyar sudah digelontorkan tapi defisit kepemimpinan,” katanya

Pria yang akrab disapa Ikra itu menganggap, penambahan kasus karena diberlakukannya rapid test adalah cara berkelit yang menggelikan.

“Dari kebijakan yang disusun oleh pemerintah kota jelas terlihat bahwa pencegahan penyebaran bukan langkah utama untuk melawan Covid 19,” ujarnya

Ikra juga menyebut, anggaran yang saat ini dialokasikan sekira Rp 100 miliar belum digunakan secara maksimal.

“Bayangkan, dari kurang lebih Rp 100 milyar yang dianggarkan, hanya Rp 6,7 milyar yang digunakan untuk pencegahan dengan rincian Rp 4 milyar untuk mitigasi di Damkar dan Rp 2,7 milyar untuk kampung siaga. Dengan minimnya upaya pencegahan maka sangat mungkin jumlah kasus positif bertambah terus,” paparnya

Sekertaris DPC PDIP Depok itu pun menyayangkan sikap pemerintah kota yang terkesan mempersoalkan kedisiplinan masyarakat. “Menyalahkan kedisiplinan masyarakat hanya menunjukan lemahnya kendali dan otoritas.”

Sebab, menurut Ikra, tanggungjawab dari pertambahan kasus dalam masa PSBB adalah tanggungjawab wali kota yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok. “Ini tanggung jawab Pak Idris sebagai wali kota dan ketua gugus tugas.”

Kisruh Bansos

Tak ingin hanya sekedar mengkritik, PDIP juga gencar memberikan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan korban terdampak Covid-19. Salah satu bantuan tersebut berupa penyaluran sembako.

“Harapan saya ini (bantuan) bisa membantu dan tersalurkan pada yang benar-benar membutuhkan. Sebab saya lihat masih banyak masyarakat yang belum mendpat bantuan dari pemerintah kota maupun pusat,” kata kader PDIP Afifah Alia

Lebih lanjut wanita yang digadang-gadang sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Depok itu menilai, data penerima bansos saat ini perlu dievaluasi keakuratannya.

“Saat ini harusnya semua RT/RW kelurahan turun lagi, mendata kembali. Karena kemarin saya dengar datanya tidak valid.”

Bakal Calon Wakil Wali Kota Depok, Afifah Alia (Istimewa)

Sebelumya, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana berdalih, peningkatan kasus Covid-19 terjadi karena beberapa hal, di antaranya karena telah dilaksanakan rapid diagnostic test (RDT) dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab PCR, serta terdapat penambahan kasus konfirmasi dari PDP yang hasil swab PCR-nya positif.

“Selanjutnya untuk penambahan rata-rata jumlah OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan) per hari lebih sedikit selama PSBB, dibandingkan dengan sebelum PSBB.”

Untuk penambahan OTG, lanjut Dadang, rata-rata 22-23 orang/hari selama PSBB. Jika dibandingkan sebelum PSBB rata-rata 48-49 orang/hari. Penambahan ODP rata-rata 32-33 orang/hari selama PSBB. Sedangkan jika dibandingkan sebelum PSBB rata-rata 83-84 orang/hari.

“Kalau PDP rata-rata 26-27 orang/hari selama PSBB. Dibandingkan sebelum PSBB rata-rata 27-28 orang/hari. Hal ini dikarenakan adanya tren perbaikan di dalam penemuan dan penanganan kasus OTG, ODP dan PDP di masyarakat,” ujarnya

Di samping itu, kata Dadang, sudah muncul kesadaran warga dalam menghadapi wabah Covid-19.

“Akan tetapi kita tetap harus waspada dengan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus, sehingga kita harus konsisten menjalankan protokol PSBB pada tahap kedua yang akan dilaksanakan mulai 29 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 agar penularan Covid-19 dapat dihentikan.” (rul/*)