Komnas PA Beberkan Sederet Kejadian Pilu yang Dialami Anak Indonesia

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait (tengah) saat mendatangi P2TP2A Depok (DepokToday.com)
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait (tengah) saat mendatangi P2TP2A Depok (DepokToday.com)

DEPOK- Angka kejahatan yang menjerat anak-anak Indonesia terpantau masih cukup tinggi. Bahkan, menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, sepanjang 2019/2020 sampai pertengahan Tahun 2021, sebanyak 52 persen pelanggaran hak anak didominasi serangan kejahatan seksual.

“Baik itu dilakukan secara individual maupun berkelompok, seperti apa yang kita kenal dengan serangan persetubuhan bergerombol atau bersama (gengrape) yang dilakukan lebih dari seorang,” kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait saat memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada Jumat 23 Juli 2021.

Dalam keterangan resminya ia mengungkapkan, jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia, pelanggaran hak anak dari berbagai bentuk terus meningkat.

Bahkan ketika Indonesia diserang virus Corona diawal Tahun 2020, kasus-kasus pelanggaran hak anak juga terus merajalela seolah tak terkendali.

“Fakta menunjukkan ada banyak peristiwa pelanggaran hak anak yang tidak bisa diterima akal sehat manusia.”

Komnas PA, kata Arist, banyak menerima laporan pelanggaran hak anak yang banyak menyita tenaga. Tercatat, dari sepanjang 2019 sampai pertengahan Tahun 2021, sebanyak 52 persen pelanggaran hak anak didominasi serangan kejahatan seksual.

“Ironinya lagi, pelakunya justru orang terdekat seperti orangtua kandung maupun tiri, kakak, paman kandung, guru, serta teman sebaya anak. Tidak jarang justru  keluarga ikut membantu dan memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual itu,” kata dia.

Data ini, lanjut Arist, menunjukkan betapa menderitanya anak-anak Indonesia dengan posisi tidak mendapat pertolongan.

“Ada banyak kasus juga yang bisa kita saksikan dan temukan ditengah-tengah masyarakat kita. Ada banyak kasus anak terpaksa menjadi korban eksploitasi ekonomi,” ujarnya.

“Bahkan akhir-akhir ada banyak anak usia remaja di eksploitasi secara politik untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” sambungnya lagi.

Catatan Komnas PA untuk Presiden

Yang tak kalah mengerikannya lagi, kata Arist, Komnas PA menemukan fakta banyak anak-anak Indonesia dibiarkan dan diajarkan paham-paham radikalisme, ujaran-ujaran kebencian dan intoleransi serta diajarkan untuk membenci sesamanya dan menolak aturan dan kebijakan negara dengan berbabagai cara.

“Apa yang akan terjadi? Bagaimana masa depan bangsa jika diisi oleh anak-anak yang intoleransi,” ujarnya

Kemudian, menurut catatan Komnas PA, ada banyak pula anak di berbagai tempat di Indonesia menjadi korban perbudakan seksual, anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial, anak diperdagangkan diculik dan dijual untuk tujuan adopsi ilegal, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

“Ada banyak juga kejadian dimana anak menjadi pelampiasan amarah orangtua, dianianiaya di siksa bahkan dihilangkan hak hidupnya dengan cara tak wajar.”

Baca Juga: Keterisian Tempat Tidur RS Jawa Barat Turun, Depok Angkanya Segini

Peristiwa lainnya, kata Arist, ada banyak anak dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba maupun korban pornografi oleh orangtuanya, maupun agen-agen perbudakan seksual dan eksploitasi seksual komersial serta agen-agen narkoba.

“Fakta-fakta ini sedang dihadapi anak-anak kita. Anak-anak dalam kondisi tak mampu membela dirinya. Sementara orang terdekat yang seyogianya menjadi garda terdepan justru menjadi pelakunya,” kata dia.

Terkait hal itu, Komnas PA pun memberi sejumlah catatan kepada Presiden RI Jokowi Widodo untuk segera mendukung beberapa program terkait perlindungan anak, di antaranya, program pencegahan, deteksi dini dan penangangan serta pendampingan kasus diberbagai daerah.

Demikian juga untuk segera mengeksekusi program memutus mata rantai kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia anak berbasis keluarga dan kominitas, serta program membangun dan mendorong forum anak di berbagai daerah untuk menjadi pelopor dan pelapor pelanggaran hak anak.

“Kami juga medesak program prioritas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang melekat dalam program strategis Kemensos,” kata Arist. (rul/*)