Komnas Anak: Banyak Anak-anak Jadi Yatim Piatu Karena COVID-19

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meminta penghargaan Depok Layak Anak dicabut, Kamis 5 Agustus 2021. Foto: Istimewa
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meminta penghargaan Depok Layak Anak dicabut, Kamis 5 Agustus 2021. Foto: Istimewa

DepokToday – Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak masih menyangsikan penanganan pemerintah terhadap anak-anak sebagai korban COVID-19.

Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, jika merujuk data dan fakta dilapangan, anak adalah yang paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini utamanya varian delta yang sangat cepat menyerang.

Karena, selain ancaman keselamatan terhadap kesehatannya, masa depan anak juga terancam pupus karena tidak sedikit orang tua mereka yang meninggal akibat varian delta.

“Jika merujuk data yang dikeluarkan oleh Badan Permberdayaan dan Perlindungan Anak (BPPA) Jawa Timur, ada lebih dari 5 ribu anak di Jawa Timur menjadi yatim piatu karena kedua orangtuanya meninggal akibat serangan COVID-19,” kata Arist melalui keterangan resminya, Sabtu 7 Agustus 2021.

Di Kota Surabaya saja, kata Arist, ditemukan lebih dari 300 anak menjadi yatim piatu tanpa mendapat pengasuhan yang memadai.

Baca Juga: Remaja Wanita Adu Jotos, Komnas Anak: Tak Elok Berdiam Diri Pak Wali

“Belum lagi kasus yang terjadi di Kutai Barat, di Surakarta Solo, Tangerang, Sulawesi Barat, Jawa Barat dan di DKI Jakarta,” kata Arist.

Arist mengatakan, dari banyaknya anak di Indonesia menjadi yatim piatu ini muncul pertanyaan siapakah yang akan bertatungjawab untuk memberikan pengasuhan terhadap anak yatim piatu ini.

“Sementara menurut data Kemensos saat ini lebih dari 4,1 juta anak balita terlantar dan dipelihara negara,” kata dia.

Arist pun khawatir, anak-anak ini menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, diperkerjakan atau dimanfaat menjadi anak jalanan, pekerja anak, korban perbudakan seks, kurir narkoba, bahkan bisa dikorbankan menjadi korban untuk kepentingan kelompok lain bahkan menjadi korban penanaman paham-paham radikalisme, ujaran kebencian dan intoleransi.

“Oleh sebab itu, demi kepentingan terbaik anak diperlukan segera mencari formulasi pengasuhan alternatif bagi anak yatim piatu tersebut,” kata Arist.

Arist mengatakan, sebagai hak konstitusional anak yang diatur pada pasal 34 dan pasal 28 UUD 1945, Negara patut hadir untuk menjamin perlindungan hak anak dan pengasuhan hak anak.

“Negara tidak boleh abai terhadap hak anak,” kata Arist. (ade/*)