KOMJAK Desak Mendagri Usut Dugaan Indentitas Ganda Jaksa Agung

Direktur KOMJAK, Hajarudin menyerahkan berkas laporan ke Kemendagri (Foto: Istimewa)
Direktur KOMJAK, Hajarudin menyerahkan berkas laporan ke Kemendagri (Foto: Istimewa)

DepokToday- Dugaan adanya identitas ganda dan berbeda yang dimiliki Jaksa Agung ST Burhanuddin mulai berbuntut panjang. Terbaru, Koalisi Masyarakat Penjaga Adhyaksa atau KOMJAK yang melaporkan hal tersebut ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam keterangan resminya, KOMJAK menyebut, laporan tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur KOMJAK, Hajarudin ke Menteri Dalam Negeri pada Rabu, 17 November 2021.

“Kami datang ke Kemendagri untuk menyampaikan laporan dugaan tentang Jaksa Agung yang memiliki informasi identitas berbeda-beda. Kami menyerahkan surat dan 5 lampiran yang berupa bukti bukti pada Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Baca Juga: Begini “Ritual” Petugas Rutan Depok yang Jaga Banyak Napi

Ia menjelaskan, dari situs resmi Instagram Kejaksaan RI tertulis, ST Burhanuddin lahir pada 17 Juli 1954. Namun dari sumber penganugerahan gelar akademik Profesornya (buku) tertulis lahir 17 Juli 1959, tapi dalam informasi tahunan Kejaksaan Agung tahun 2012 tertulis lahir 17 Juli 1954.

“Kemudian, dalam informasi KTP tertulis 17 Juli 1960 dan sebagai pekerja swasta, padahal yang bersangkutan saat itu adalah Kejati Sulawesi Selatan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima DepokToday.com.

KOMJAK Desak Mendagri Usut Identitas Burhanuddin

Terkait hal itu, KOMJAK mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat kegaduhan, serta memastikan mengenai identitas Jaksa Agung yang benar.

Sebab menurutnya, hal tersebut sangat penting karena Jaksa Agung adalah marwah Kejaksaan, sehingga informasi yang diberikan harus jelas.

“Laporan langsung diterima pimpinan TU Menteri Eggy dikarenakan Menteri Dalam Negeri tidak ditempat.”

Baca Juga: Menguak Pergolakan Batin Grafolog Dibalik Misteri Kematian Akseyna

Adapun laporan yang diadukan berupa surat aduan kepada Mendagri, 1 lembar identitas dan 4 lembar informasi lain yang berbeda beda terkait identitas.

“Kami berharap Menteri Dalam Negeri segera merespons dengan keterangan pers bersama Kejaksaan Agung sehingga berita dan informasi yang beredar tersebut bisa selesai,” ujarnya.

“Saya menegaskan jika yang disampaikan adalah dugaan atau aspirasi mengenai data atau informasi yang berbeda. Silahkan diperiksa dan diselidiki, kalau hasilnya informasi itu berbeda dan bohong maka harus ada klarifikasi dan meminta menurunkan berita berita tidak benar itu,” sambungnya. (rul/*)