Klarifikasi Kantor Hukum Erizal Soal Kasus Piutang

Kota Depok salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.(istimewa)

MARGONDA- Saya (-Erizal-) dari Kantor Hukum Erizal– Daniel & Parteners sangat menyesalkan dan memprotes keras isi berita yang diterbitkan Depok Today tanggal 20 Maret 2020, terutama dan khususnya yang berkaitan dengan kata atau penggalan kalimat pada Alinea ke-6 dan ke-20: “…Nurmala (rentenir)”;

Isi berita diatas adalah sangat tendensius (provokatif) dimana sumber informasinya bukan dari saya (Erizal) pribadi. Berita/informasi yang disajikan Depok Today diatas berpotensi merugikan Saya secara pribadi dan akan dapat mengganggu langkah pembelaan hukum saya terhadap kerugian (penderitaan) klien. Untuk itu, menyusul permintaan saya pada tanggal 21 Maret 2020 agar dilakukan klarifikasi (hak koreksi), maka dengan ini kami menyampaikan permintaan kepada Depok Today agar berkenan melakukan klarifikasi dan mengkoreksi informasi Berita tersebut sehingga tidak mengandung/ mengundang fitnah dan pencemaran atau merugikan seseorang.
1. Dalam wawancara saya dengan media Pikiran Rakyat (Sdr. Amir) saat persidangan pemeriksaan setempat pada Jumat, 20 Maret 2020, saya tidak pernah menyebut nama pribadi/: “Nurmala (rentenir)” tersebut. Sejak sebelum Sidang PS dimulai hingga selesainya, hanya dihadiri oleh 1 (satu) rekan wartawan saja yaitu dari Pikiran Rakyat. Yang diwawancarai ada 3 (tiga) orang, dan dilakukan secara terpisah (-tidak berbarengan-). Setelah selesai mewawancarai saya, rekan wartawan dari Pikiran Rakyat tersebut mendatangi dan mewawancarai orang yang mendiami rumah yang disengketakan (yaitu Bapak Waluyo), dan setelah itu mendatangi/ mewawancarai Anita Wulandari
2. Sebagai pengacara saya selalu berusaha profesional dan proporsional (menjaga etika profesi). Artinya ketika menangani perkara, bagi saya tidak berarti bermusuhan dengan ‘lawan’ klien, dan tidak perlu menyebut misalnya: tentang ’pekerjaan/usaha’ dari lawan klien, jika hal itu justru akan ‘menggembosi’ diri saya sendiri dan/atau dapat menimbulkan gangguan dalam membela hak klien. Yang saya sampaikan hanyalah sebatas perbuatan lawan klien yang diduga merugikan klien saya dan bagaimana membuktikan sesungguhnya orang tua Klien kami tidak pernah menjual kepada Nohn, dan juga tidak pernah menjual kepada pribadi Anita Wulandari
3. Sebelum diwawancarai, saya telah meminta kepada Wartawan (Pikiran Rakyat), agar nama Penggugat No. 136 Thn 2015 ini jangan disebut melainkan cukup disebut: Nohn saja, termasuk nama yang minta ditutup (-jangan dibuka-) adalah nama Notaris/PPAT (-inisial:”MST”-);
4. Keberatan dan protes keras saya atas berita Depok Today pada Aline k-6 dan ke-20 diatas, mengingat ada 2 (dua) klaim yang saling berbeda (berseberangan). Menurut klien kami: Orang tuanya hanya  dengan pinjam jaminan (gadai) asli Sertifikat Hak Milik (“SHM”) No. 7778 atas nama Djajudi, yang ia tanda tangani bersama Ibunya (Eni Kartini) serta cap jari ayahnya (Djajudi) pada tanggal 25 Februari 2013 hanyalah kertas kosong yang sudah ada materai, bukan lima bukti / akta yang tiba-tiba muncul didalam Perkara No. 136 Thn 2015, dan ada upaya penebusan sertifikat sebanyak 2 (dua) kali (pada November 2013 dan Maret 2014), namun selalu gagal dikarenakan harga penebusan selalu dinaikkan. Artinya tidak ada jual beli kepada Nohn;
– Sedangkan menurut Nohn yang terjadi adalah bukan pinjam uang/hutang piutang, melainkan adalah jual belu. Terkait hal itu, saya selaku kuasa hukum sekaligus 4 (empat) orang ahli waris Djajudi dan Eni Kartini melakukan mengajukan Inzage dan Tim Kantor Hukum saya mencari Kantor Notaris/PPAT serta meminta akta-akta yang dijadikan dasar oleh Nohn yang mengaku sebagai pemilik sah atas rumah berikut tanah dengan SHM atas nama Djajudi (ayah klien kami) dan/atau dinyatakan oleh majelis hakim bahwa Nohn sebagai pemilik sah berdasarkan putusan Perkara No. 136 Tahun 2015 (-diputus 9 Agustus 2016-);
– (-menurut klien: *kok tiba-tiba muncul 5 (lima) RANGKAIAN 5 (lima) Bukti didalam Perkara No. 136 Tahun 2015, yang diberi TANDA BUKTI P-9, P-10, P-2,P-3, dan P-11*, diajukan NOHN -). 4 (empat) Bukti (-yakni: P-9 dan P-10 serta P-2 dan P-3-) dibuat pada TANGGAL YANG SAMA yaitu 25 FEBRUARI 2013. Sedang yang diberi tanda Bukti P-11 adalah AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh PPAT “MST’ serta ditanda tangani oleh dan antara NOHN SEBAGAI PEMBELI dan NOHN pula sebagai PENJUAL pada Tanggal 23 Oktober 2013, dengan harga Jual beli Rp. 230.000.000;.
– P-2 dan P-3 adalah AKTA NOTARIS yang dibuat oleh MST (-orang yang sama dengan ‘MST’ sebagai PPAT-), menerangkan: ANITA WULANDARI bertindak sebagai PENJUAL atas dasar P-9/P-10 menjual Rumah dan Tanah milik Orang tuanya seharga Rp. 115.000.000, (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), dan NOHN sebagai PEMBELI bersedia membelinya dengan harga Rp. 115.000.000, (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), dan Akta ini sebagai bukti pembayaran. Dasar Pembuatan P-11 adalah P-2 dan P-3. PADAHAL ANITA WULANDARI MENGAKU TIDAK PERNAH DATANG KEKANTOR NOTARIS/PPAT MST (-baru melihat AKTA berupa copyan pada 12 Februari 2020-);
– DASAR PEMBUATAN P-2 dan P-3 adalah P-9 & P-10. P-9 TIDAK ADA KATA MENJUAL . P-9 tidak dibuat oleh PPAT, melainkan hanya Dibawah Tangan. P-10 adalah P-9 yang dilegalisasi oleh Notaris MST. Jika benar P-10 seperti dikatakan oleh Notaris MST bahwa Orang Tua Klien kami hadir dihadapan Notaris MST. Maka PERTANYAAN BESARNYA..??! Untuk apa “harus berputar-putar” menggunakan nama ANITA WULANDARI… mengingat berdasar P-9 posisi ANITA WULANDARI BUKANLAH SEBAGAI PEMILIK BARU atas Rumah dan Tanah milik Orang tuanya, dan Tanggal 25 Februari 2013 itu ANITA WULANDARI juga BELUM MENJADI AHLI WARIS Tunggal.
5. Saya BUKAN PENGACARA WALUYO. Hubungan ENI Kartini dengan Waluyo BUKAN SOAL HUTANG PIUTANG, melainkan ikatan PENJUAL DAN PEMBELI atas dasar Kesepakatan JUAL BELI SECARA CICILAN atas Rumah dan Tanah atas nama DJAJUDI yang saat ini akan di Eksekusi. Total pembayaran cicilan Waluyo Sejak November 2013 hingga Maret 2014 adalah Rp. 610.000.000,- (BELUM LUNAS, Waluyo belum menjadi Pemilik). Didalam Putusan No. 136 Tahun 2015 ini Majelis Hakim DIDUGA KHILAF/TIDAK CUKUP SEKSAMA didalam memeriksa dan membaca ke-5 RANGKAIAN BUKTI yang diajukan NOHN, padahal justru BUKTI P-9 lah yang menjadi POKOK PIJAKAN yang dijadikan sebab Peralihan Rumah berikut Tanah atas nama AYAH KLIEN KAMI kepada NOHN. Jelas dan terang benderang didalam P-9 TIDAK ADA KATA MENJUAL. Ini artinya KEPEMILIKAN NOHN TIDAK SAH.
Akhir kata, secara umum dan prinsipnya Saya tetap menghormati cara cerdas dan lugas Wartawan Depok Today (-dengan kode nama:rul*-) dalam menterjemahkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan bahasa yang mudah dimengerti/difahami oleh masyarakat banyak. Hak setiap Wartawan/Awak Pers untuk mendapatkan/memperoleh informasi dari mana saja, sepanjang akurasi tetap dijaga. Hanya saja, sesuai segala uraian diatas, maka Kepada Yang Terhormat Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi Depok Today: Saya minta perkenannya untuk secepatnya melakukan koreksi/pelurusan atas Berita Depok Today tanggal 20 Maret 2020, agar tidak “menggeser” pokok pekerjaan saya sebagai Pengacara, guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan/memberatkan saya maupun penanganan persoalan hukum klien dikemudian hari.