Ketua KPU Depok Ungkap Sederet Fakta Dibalik Temuan Bawaslu

Kota Depok salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.(istimewa)

MARGONDA– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna mengungkapkan sejumlah alasan kenapa pihaknya tetap melanjutkan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok memilih walk out.

Menurut Nana, pihaknya sudah melakukan tahapan itu sesuai denga ketentuan yang berlaku. Bahwa rapat pleno tingkat kota adalah tindak lanjut dari rapat pleno mulai dari kelurahan, hingga ditingkat kecamatan.

“Jadi tidak ujug-ujug kita tingkat kota melakukan rapat pleno,” katanya pada Senin 14 September 2020

Berdasarkan catatan KPU Depok, pelaksanaan rapat pleno ditingkat bawah, baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan, berjalan lancar dan tidak ada catatan apapun.

“Artinya kami menganggap bahwa sudah tidak ada persoalan lagi,” ujarnya

Soal salinan data yang dipersoalkan Bawaslu, kata Nana, pihaknya mengacu kepada surat KPU RI, yang menyebut tidak bisa memberikan data yang diminta.

“Jadi acuannya ada, dasarnya kita tidak memberikan tuh ada. Dan ini kan juga sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat antara KPU RI dan Bawaslu RI jadi kita tidak memberikan ada dasarnya,” jelas dia

Point selanjutnya yang juga dipermasalahkan Bawaslu Depok Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Menurut Nana, tidak sesederhana itu.

“Terkait dengan kita akan rencananya membuka TPS di Rutan memang masih menunggu ketentuan, nah ketentuannya sampai dengan saat ini belum turun. Kita kan rencananya di Rutan dua TPS,” katanya

Namun demikian, jelas Nana, oleh jajaran ditingkat atas (KPU RI), pihaknya diperintahkan untuk menunggu sampai aturannya keluar.

“Kaitan dengan pemilih Rutan, bukan berarti kemudian pemilih Rutan nanti pada saat pencoblosan pulang dulu, ke TPS dilokasi, enggak begitu juga. Intinya kami menunggu pengaturan yang keluar dari pusat.”

Lebih lanjut soal banyaknya pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Nana menegaskan, itu sudh ditanggapi langsung oleh kepala Disdukcapil dalam rapat pleno kemarin.

“Walaupun beliau menyampaikan, kan kita kan karena red zone ya jadi pleno kota itu ada yang datang langsung ada yang virtual. Nah Disdukcapil melalui virtualnya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Bawaslu itu sudah menjadi program prioritas yang akan diselesaikan,” ujarnya

Kemudian soal data yang tidak diketahui, dan lainnya, hal itu sedang diupayakan oleh KPU Depok untuk ditelusuri dan jadi bahan evaluasi.

“Nah perlu dicatat juga bahwa ini baru sampai pada tahapan daftar pemilih sementara, jadi belum final, masih ada ruang memberikan masukan, memberikan tanggapan, sampai dengan nanti maksimal di tanggal 16 Oktober kita akan mendapatkan daftar pemilih tetap.” (rul/*)