Afifah dan Momentum Bangkitnya Perempuan Depok  

0
82
Calon Wakil Wali Kota Depok, Afifah Alia (Istimewa)

MARGONDA– Ketua Barisan Independen Nasional (Barinas), Ningworo menilai, hadirnya Afifah Alia sebagai calon wakil wali kota merupakan momentum bangkitnya perempuan Depok.

“Sejatinya Afifah terlahir bukan dari keluarga politisi. Tapi, dia berani membuat gebrakan. Tujuannya hanya satu, ingin membangkitkan Kota Depok,” katanya pada awak media, Rabu 28 Oktober 2020.

Menarik lainnya: Jumpa dengan Ketum Depok Begaya, Perand Nyatakan Dukungan untuk Pradi-Afifah

Menurutnya, banyak perempuan kaya, pengusaha, aktivis di Kota Depok. Namun perempuan yang berani mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah di kota ini baru satu, yakni Afifah Alia

“Pilkada Depok 2020 adalah monentum bangkitnya perempuan Depok. Tunjukan kapasitas dan kemampuannya untuk lakukan perubahan benahi Depok,” tegasnya

Ningworo mengaku, ketika berdialog dengan warga maupun media, Afifah kerap ditanya mengapa ingin benahi Depok. Afifah, yang berlatar belakang pengusaha, selalu menjawab karena Depok adalah kota penyangga Jakarta.

“Depok belum siap infrastruktur untuk menangkap limpahan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Tidak seperti Bekasi dan Tangerang Selatan. Depok birokrasinya lambat, perizinan lama terkesan berbeli-belit. Sehingga investor kurang tertarik berinvestasi di Depok,” katanya.

Selain sebagai bangkitnya perempuan Depok, dia menyebut, Depok sebenarnya kota situ. Namun sayangnya, aset yang dimiliki kota ini dianggap kurang difungsikan maksimal, seperti tempat wisata yang malah dialihkan fungsinya.

“Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya

Lebih lanjut Ningworo mengatakan, dengan sentuhan perempuan diharapkan Depok menjadi kota yang indah dan nyaman bagi warganya. Bahkan saat kunjungan di salah satu RW, Afifah kerap kali mendengar keluhan birokrasi di Kota Depok yang terkesan lambat.

“Birokrasi di Depok harus bersih, tidak ada Korupsi, tindak tegas pejabat yang salah gunakan jabatan. Itu komitmen saya dengan Bang Pradi,” janji Afifah.

Lulusan Universitas Pancasila ini melihat, walaupun sudah ada pelayanan terpadu satu atap tapi hal itu tidak berjalan baik. Indikasinya perizinan masih lambat. Menurutnya, itu terjadi antara lain karena tidak ada tolok ukur lamanya penyelesaian dokumen, berapa hari, berapa jam.

“Prosedur yang dilalui masih panjang, yang seharusnya bisa diperpendek. Kemudian, pembiaran tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas atas lamanya perizinan.” (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here