Ketika Presiden DLC Kritik Kebijakan Gubernur DKI

DR. (C) K.H. Mukhlis Effendi, S.H., M.H., CMCL. (Foto: Istimewa)

SUKMAJAYA– Kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang pengecualian kepemilikan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) untuk sejumlah profesi yang berkaitan dengan penegakan hukum, menuai sorotan.

Salah satunya pendapat itu datang dari seorang advokat atau pengacara asal Depok, Jawa Barat, Mukhlis Effendi. Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai Presiden Depok Lawyer’s Club (DLC) itu mengaku, dirinya siap mendukung dan menyetujui kebijakan tersebut.

“Saya mendukung kebijakan Gubernur DKI yang telah mengecualikan kepemilikan SIKM bagi advokat. Namun saya merasa ada yang perlu direvisi pernyataan dalam surat edaran tersebut. Yakni, hal yang menyebut advokat adalah mitra penegak hukum,” katanya pada Rabu, 10 Juni 2020

Sebab, tegas Mukhlis, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat, disebutkan bahwa profesi advokat adalah penegak hukum. “Sehingga tidaklah tepat dalam SE (surat edaran) tersebut menyebutkan advokat adalah mitra penegak hukum,” jelasnya

Surat edaran SIKM (Istimewa)

Terkait hal itu, Mukhlis pun mengingatkan kepada rekan sesama advokat  untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas. “Tetap jaga jarak, gunakan masker dan cuci tangan. Insya Allah kita akan bisa melalui musibah ini,” tuturnya. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here