Ketika Kasus Nur Mahmudi Jadi Bola Ping Pong Jaksa-Polri

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi saat diperiksa polisi pada 2018, lalu. (DepokToday.com)
Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi saat diperiksa polisi pada 2018, lalu. (DepokToday.com)

DepokToday- Sejak ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Jalan Nangka, berkas perkara mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sampai detik ini belum juga sampai ke ranah pengadilan.

Usut punya usut, ada beberapa faktor yang menyebabkan proses hukum tersebut berjalan cukup lambat sejak 2018 lalu. Salah satunya yang belum lama ini terungkap adalah perbedaan sudut pandang antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Itu lantaran polisi menyidik tentang rencana anggaran, sedangkan jaksa maunya kasus ini fokus dalam pelaksanaan anggaran. Lantas seperti apa tanggapan Kejaksaan Negeri Depok menanggapi hal itu.

Juru Bicara Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengungkapkan, dalam sebuah kasus ada namanya criminal justice system. Dalam hal ini, kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum. Dan menurut Herlangga, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah.

“Tapi ingat, yang akan membuktikan di persidangan nanti adalah jaksa penuntut umum. Jadi kita mengarahkan kepolisian supaya sangkaan yang disahkan oleh kepolisian nanti akan terbukti di persidangan,” katanya dikutip pada Jumat 27 Agustus 2021.

Atas dasar itulah, ucap Herlangga, maka pihaknya meminta dalam berkas  pemeriksaan itu harus ada item-item yang dipenuhi.

“Sampai kemarin SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) belum dikembalikan, itu (P-19) belum terpenuhi,” jelasnya.

Herlangga menegaskan, petunjuk yang diberikan jaksa adalah kunci agar kasus ini bisa berlanjut.

“Kalau belum dipenuhi itu berarti bisa dikatakan takutnya nanti di persidangan tidak terbukti dan nanti kalau bebas kesalahannya ada di jaksa penuntut umum, bukan di kepolisian,” tuturnya.

“Itulah, pra penuntutan, jaksa peneliti akan meneliti apakah syarat formil suatu berkas terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi pasti P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap),” timpalnya lagi

Petunjuk Penting Jaksa Soal Perkara Nur Mahmudi

Pria yang juga menjabat Kasi Intelijen Kejari Depok itu berpendapat, seharusnya kepolisian mengikuti petunjuk jaksa. Kalau itu dipenuhi pasti P-21.

“Berarti kan ada fakta yang tidak terungkap, karena itu tugas kepolisian dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk mencari fakta tersebut, tapi kita memberi tahu bahwa ada unsur tindak pidana yang disangkakan yang belum terpenuhi,” katanya.

“Jadi kita kembalikan kepada mereka dengan petunjuk unsurnya a-b-c-d yang belum terpenuhi tolong segera dilakukan pendalaman,” tuturnya lagi.

Baca Juga: Fakta Baru Adam Ibrahim, Penyebar Hoax Babi Ngepet Depok

Intinya, kata Herlangga, dalam penyelesaian perkara pidana yang harus dibuka oleh kepolisian dalam berkas perkara adalah unsur tindak pidana yang disangkakan.

“Unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana dalam Pasal 2 adalah barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara itu pasal 2,” bebernya.

Juru Bicara Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto (DepokToday.com)
Juru Bicara Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto (DepokToday.com)

Kemudian pada Pasal 3, setiap orang yang menyalahkan kewenangan kesempatan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri pribadi, orang lain, ataupun korporasi yang menyebabkan kerugian negara.

“Itu unsurnya. Intinya unsur yang harus dipenuhi, karena itulah yang nanti dibuktikan di persidangan.”

Sikap Polri

Sebelumnya, Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi, Yogen Heroes Baruno, mengungkapkan, pihaknya bersama Tim Khusus dari Polda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan gelar perkara atas kasus ini.

“Nah itu dari kejaksaan berkasnya masih P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Saya nggak tahu nih persisnya ya,” ujarnya saat dikonfirmasi DepokToday.com pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Usut punya usut, ternyata ada perbedaan sudut pandang antara Polri dan Kejaksaan atas kasus ini.

“Dari kita itu menyidik tentang rencana anggaran, nah kejaksaan itu maunya kasusnya dalam pelaksanaan anggaran,” beber Yogen.

“Intinya di jaksa belum P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap).”

Terkait hal itu, dalam aturan Perkap disebutkan, kalau sudah lebih dari tiga kali P-19, maka atas perkara tersebut bisa dilakukan SP3 atau Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.

“Cuma memang dari KPK mereka berjanji untuk sonding ke Kejaksaan. Ya sebulan lalu seperti itulah hasil gelar perkara kita,” jelasnya.

Tentang Dugaan Kasus Korupsi Jalan Nangka

Seperti diketahui, politikus senior PKS, Nur Mahmudi telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus itu sejak 20 Agustus 2018, lalu. Ia tak sendiri. Dalam perkara ini, polisi juga menjerat mantan Sekda Depok, Harry Prihanto.

Keduanya dijerat atas kasus dugaan korupsi terkait dengan pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Depok pada tahun anggaran 2015.

Kala itu, usai menjalani serangkaian proses pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi, Nur Mahmudi nyaris tak bisa berkata-kata ketika dicecar sejumlah awak media yang menunggunya sejak pagi.

Penggagas one day no rice itu terlihat cukup lelah. Langkahnya pun gontay ketika berusaha menerobos barisan wartawan menuju mobil pribadinya.

“Nanti saja ya sama pengacara saya,” katanya dengan wajah tertunduk, Kamis malam, 13 September 2018.

Baca Juga: Gap Data COVID-19 Depok-Pusat Selesai, Idris: Terimakasih

Dari beberapa pertanyaan yang dicecar jurnalis, salah satunya adalah dugaan aliran dana yang juga diterima Nur Mahmudi oleh Cempaka Group, selaku pengembang yang membangun apartemen Green Lake View di sekitar Jalan Nangka.

Menanggapi hal tersebut, Iim Abdul Halim, kuasa hukum Nur Mahmudi akhirnya angkat bicara. “Oh enggak tau kita, enggak ada,” katanya singkat

Iim mengatakan, pada pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 08:30 WIB hingga sekira pukul 23:45 WIB, Kamis 13 Sepetmebre 2018 itu, kliennya dicecar sebanyak 64 pertanyaan oleh penyidik. “Substansi pertanyaan terkait pengadaan soal tanah ya.”

Aliran Dana Proyek

Data yang dihimpun menyebutkan, ada sekitar 17 warga yang disebut-sebut telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut.

Jumlah kompensasinya pun beragam, antara Rp 5 juta hingga Rp11 juta per meter persegi, tergantung lokasi tanah dan bangunan.

Namun, urusan pergantian lahan ini belum beres sepenuhnya. Pemerintah Kota Depok kala itu menganggarkan Rp17 miliar pada APBD 2015 untuk ganti rugi ini.

Adapun kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp10,7 miliar. Dana itu disinyalir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Tak hanya itu, mantan kedua pejabat itu juga diduga menerima aliran dana tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. (rul/*)