Keren, UP Miliki Peran Penting pada Hukum Internasional

0
146
Rektor UP, Prof Wahono (kiri) bersama Dekan FHUP, Prof Eddy (istimewa)

JAKARTA– Kasus kekerasan yang dialami sejumlah anak buah kapal (ABK) berstatus warga negara Indonesia, di atas kapal berbendera asing akhir-akhir ini kerap terjadi. Beberapa di antaranya bahkan berakhir dengan cara tragis, tewas hingga dilarung ke laut.

Menanggapi hal itu, diplomat senior RI, Profesor Eddy Pramono menilai, ada banyak faktor pemicu kasus tersebut terjadi. Dan biasanya, mereka yang mendapat perlakuan tak manusiawi itu adalah pekerja illegal.

“Tapi meskipun begitu, negara harus hadir di dalam setiap keadaan apapun juga. Nah itu bisa diwakili oleh perwakilan RI di luar negeri,” katanya, saat di temui di Universitas Pancasila (UP) Jakarta, Jumat 24 Juli 2020

Jadi ketika menemukan kasus seperti itu, jelas Eddy, perwakilan RI harus segera memberikan perlindungan hukum.

“Nah kalau mereka illegal, paspor dibuang atau visanya habis, itu oleh kita di pulangkan ke Indonesia. Tapi kalau legal ya kita harus memperjuangkan hak-hak dia, hak penghasilan kerja dan lain-lain.”

Eddy mengatakan, untuk kasus tersebut hukum yang berlaku adalah hukum di atas kapal sesuai dengan bendera negara. Namun apapun itu, tegas Eddy, negara harus hadir. “Sepanjang dia warga Indonesia kita harus ada,” tuturnya

Lebih lanjut pria yang baru saja dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum UP ini meyakini, pemerintah RI melalui menteri luar  negeri (Menlu) telah melakukan hal itu, memberikan perlindungan dan bantuan hukum pada sejumlah ABK dalam kasus tersebut.

“Yang kasus terakhir itu kalau enggak salah kapal Cina, Menlu kan langsung manggil dubes Cina, minta pertanggungjawaban, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip konferensi di PBB.”

Menlu, kata Eddy bahkan telah memperjuangkannya melalui komisi Hak Asasi Manusia di PBB untuk meminta pertanggungjawaban internasional. “Kalau saya rasa sudah maksimal, tapi saya tak ingin menilai kinerja Menlu.”

Peran Akademis

Eddy menambahkan, jika dilihat dari kacamata akademis, isu ini adalah isu yang cukup menarik untuk dijadikan riset atau kajian oleh mahasiwa di fakultas hukum.

“Bahwa kasus ini harus dibenahi agar tidak terjadi lagi, dan ini harus ada penelitian dari fakultas hukum antar negara. Kalau saya sebagai dekan fakultas hukum usulnya seperti itu. Saya kira harus dievaluasi dari hasil penelitian yang relevan,” paparnya

Mantan duta besar RI untuk Jerman ini juga mengungkapkan, hal itu bisa dilihat dari contoh kasus yang sempat terjadi di Malaysia. Pihaknya, kala itu bersama mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Malaya melakukan kerjasama riset untuk anak-anak Indonesia yang lahir disana tanpa status hukum yang sah, dari negara tempat mereka tinggal (Malaysia)

“Kita pernah melakukan penelitian terkait anak-anak WNI yang orangtuanya kerja di Malaysia. Banyak yang bermasalah dengan administrasi salah satunya hak mendapatkan pendidikan.”

Eddy menjelaskan, disana (Malaysia) anak-anak WNI yang lahir dari pernikahan illegal, maka akan kesulitas akses, utamanya soal pendidikan.

“Secara agama nikahnya sah, tapi secara hukum tidak, akhirnya sulit untuk mendapatkan pndidikan. Tapi setelah kami advokasi akhirnya bisa sekolah. Itu gunanya kerjasama fakultas hukum dari dua negara.”

Ia pun berharap, hal itu juga diterapkan untuk kasus yang dialami sejumlah ABK.

“Nah kasus ABK tadi saya usul begini, penelitian atau riset antar mahasiswa dua negara agar tidak terjadi terus menerus, biasanya human trafficking. Ini harus ada legal analisis. Universitas Pancasila bisa masuk dengan Cina, itu saya usul. Ya nanti kedepan akan kita ajak menlu juga.”

Menanggapi usulan tersebut, Rektor UP, Profesor Wahono Sumaryono mengaku, pihaknya menyambut baik saran tersebut.

“Jadi kami dari rektorat itu tentu berbahagia dan beruntung dekan baru fakultas hukum yang pernah menjabat dirjen perjanjian internaisonal kemenlu tahun 2006-2009 bisa bergabung disini (UP).”

Wahono meyakini, dengan sederet pengalaman dan skil yang dimiliki Eddy, UP akan semakin memberikan kontribusi postif untuk negara.

“Tentu dari prespektif hukum beliau sangat menguasai prinsip-prinsip hukum dari masing-masing negara, karena kaitannya dengan perjanjian internasional, dan beliau diplomat senior,” tuturnya

Wahono menambahkan, beliau (Eddy) ini orang pilihan. “Sampai sekarang beliau adalah utusan khusus presiden untuk perundingan batas maritim Malaysia dan Indonesia. Dengan latar belakang beliau tadi, ini jadi bagian strategi pengembangan fakultas hukum kedepan.” (rul/*)   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here