Kementerian LHK Investigasi Limbah Medis yang Tercecer di Depok

Limbah medis yang ditemukan di tempat pembuangan sementara Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos. Foto: Istimewa
Limbah medis yang ditemukan di tempat pembuangan sementara Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos. Foto: Istimewa

DepokToday- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menegaskan, limbah medis COVID-19 tidak boleh dibuang begitu saja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Terkait hal itu, Kementerian LHK bahkan sudah mengirim surat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Sejak Maret 2021 saat mulai program vaksinasi dan banyak orang melakukan isolasi mandiri, kami tegaskan kepada Pemda bahwa limbah COVID-19 tidak boleh dibuang ke TPA,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya dikutip pada Rabu 28 Maret 2021.

Ia bahkan mengancam, bakal memberikan sanksi jika ada limbah medis yang sengaja dibuang ke TPA.

“Pemda harus berhati-hati. Jangan sampai ada limbah COVID-19 yang dibuang sembarangan apalagi yang tercecer di pinggir jalan,” kata Siti Nurbaya.

Untuk penegakkan hukum terkait hal ini, Kementerian LHK telah berkoordinasi dengan Dirjen Penanganan Limbah dan Dirjen Gakkum di Kementerian LHK untuk ditindaklanjuti.

Pemerintah daerah, lanjut Siti juga harus melaporkan data berapa banyak jumlah limbah yang ada.

“Laporkan kepada kami supaya terintegrasi agar penanganannya menjadi baik. Terima kasih kepada masyarakat yang melaporkan karena kami pasti segera respon,” kata Siti Nurbaya.

Salah satu kasus yang tengah diinvestigasi oleh Dirjen Gakkum Kementerian LHK adalah temuan limbah medis di dekat sebuah sekolah SMK Negeri di Depok, Jawa Barat.

“Ini yang di Depok sedang diinvestigasi ya. Darimana asalnya,” kata Siti.

Data Kementerian LHK Soal Limbah COVID

Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian LHK, sampai dengan periode 27 Juli 2021, terdapat 18.460 ton limbah medis COVID-19 di Indonesia.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar pengelolaan limbah medis tersebut dilakukan secara intensif dan sistematis.

“Arahan Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya,” ujar Siti dalam keterangan pers di kanal YouTube Sekretariat Kabinet seperti yang dilihat Hops.id jaringan DepokToday.com.

“Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga, atau paralel sampai kepada tempat penanganannya,” timpalnya lagi.

Kementerian LHK (Foto: Istimewa)
Kementerian LHK (Foto: Istimewa)

Diungkapkan Siti, berdasarkan data yang ada di Kementerian LHK jumlah limbah medis COVID-19 sampai dengan tanggal 27 Juli mencapai 18.460 ton, yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), rumah sakit darurat, pusat karantina/isolasi, rumah tangga (isolasi mandiri), serta tempat uji deteksi COVID-19 dan vaksinasi.

“Limbah ini meliputi infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR/antigen, dan alcohol swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun, berbahaya,” kata Siti.

Baca Juga: Protes Dekat Rumah Wali Kota, Sopir Angkot Depok Teriak Lapar

Data mengenai jumlah limbah COVID-19 ini , kata Siti, dihimpun berdasarkan laporan dari provinsi. Namun Siti memperkirakan data yang diterima tersebut belum lengkap, untuk itu Kementerian LHK  akan terus melengkapinya.

“Kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari,” tutur Siti. (rul/*)