Kemenkum HAM Jamin Perlindungan Hukum untuk Sipir

Rapat koordinasi Kemenkum HAM (Istimewa)
Rapat koordinasi Kemenkum HAM (Istimewa)

PURWOKERTO- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkum HAM, menjanjikan perlindungan hukum bagi seluruh petugas pemasyarakatan atau sipir yang menangani narapidana (napi), salah satunya terkait tindak pidana terorisme.

“Bapak ibu petugas pemasyarakatan tidak usah takut dengan pelanggaran HAM selama menjalankan tugas sesuai aturan yang ada. Justru ketika bapak ibu menjalankan tugas, itu berarti sedang menjalankan HAM,” kata Kabiro Humas Kemenkum HAM, Heni Susila Wardoyo dikutip pada Kamis 3 Juni 2021.

Garansi itu, jelas Heni, berdasarkan pada Peraturan Menkum HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta). Pasal 104 disebutkan bahwa Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan advokasi hukum kementerian.

Aturan tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya Permenkum HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kemenkum dan HAM.

“Dengan kedua aturan tersebut, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM berhak mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum kementerian, termasuk petugas pemasyarakatan yang menangani tindak pidana terorisme,” katanya.

Baca Juga: Gandeng Ulama, Rutan Depok Siapkan Program Pesantren untuk Napi

Selain bantuan hukum secara internal dari Kementerian Hukum dan HAM, perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Kemenkum HAM Dengar Banyak Keluhan

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu Jalu Yuswa Panjang mengaku, bahwa petugas pemasyarakatan kerap mendapatkan ancaman bukan hanya di kantor, melainkan juga di rumah.

Alhasil, petugas pemasyarakatan membutuhkan dukungan lebih pada segi komumikasi dan keamanan.

“Nusa Kambangan terkenal sebagai daerah yang hilang sinyal (telepon seluler). Karena itu, kami membutuhkan alat komunikasi yang sangat tidak terbatas. Saat ini yang dimanfaatkan hanya handy talkie (HT),” katanya.

Atas dasar itulah, menurutnya petugas pemasyarakatan juga membutuhkan senjata yang bersifat melumpuhkan sementara dalam menjaga keselamatan diri mereka.

“Kalau pun saat ini ada yang punya, itu karena beli sendiri. Kami sudah meminta kepada Ditjen Pemasyarakatan namun belum dipenuhi.”

Selain faktor komunikasi dan keamanan, Kepala Lapas Kelas IIA Pasir Putih Fajar Nur Cahyono pada sesi diskusi menekankan bahwa pada penanganan tindak pidana terorisme yang juga dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat.

“Harapan kami negara benar-benar hadir dalam penanganan tindak pidana terorisme ini melalui BNPT. Secara teknis, kami membutuhkan contact person yang bisa kami hubungi,” ujarnya.

Baca Juga: Begini Cara Rutan Depok Lindungi Napi dari COVID

Hal senada juga diungkapkan Kepala Polsek Nusa Kambangan  Widyantoro. Ia menyebut, instansinya memiliki peran dalam penanganan tindak pidana terorisme namun seakan-akan pernah jelas harus berperan seperti apa dan bagaimana.

“Selama ini tidak ada koordinasi yang jelas. Kami juga meminta contact person dalam penanganan terorisme ini,” jelasnya.

Menutup rapat koordinator tersebut, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menekankan kembali kepada seluruh peserta rapat koordinasi bahwa sebagai aparatur pemerintah sudah seyogyanya untuk saling mendukung.

“Pemerintah harus solid. Jangan sampai ada kementerian atau lembaga yang saling mencibir. Ketika suatu kementerian atau lembaga yang sudah diamanatkan suatu tugas namun tidak dijalankan, yang salah bukan instansinya, namun pimpinannya,” kata Heni. (rul/*)