Kemendikbudristek Minta Pelaksnaan PTM Terbatas Tetap Hati-hati

Sekolah online di Kejaksaan Negeri Depok.(DepokToday.com)
Sekolah online di Kejaksaan Negeri Depok.(DepokToday.com)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek RI meminta pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, demi kesehatan dan keselamatan warga sekolah beserta keluarganya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan, persiapan sekolah dalam penyelenggaraan PTM sangat penting, sehingga dirinya menghimbau agar Dinas Pendidikan (disdik) dan kepala sekolah dapat memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan dalam SKB 4 Menteri.

Baca Juga : Disdik Depok Tunggu Hasil Sekolah Percontohan Sebelum PTM

“Sekolah harus mempersiapkan SOP, infrastruktur, melakukan sosialisasi penerapan budaya sehat dan bersih, serta melakukan upaya kolaborasi dengan fasilitas kesehatan maupun pemangku kebijakan setempat,” kata Jumeri melalui ketarangan resminya, Rabu 9 Juni 2021.

Jumeri mengatakan, Dana bantuan operasional sekolah (BOS), bisa dioptimalkan penggunaannya untuk persiapan PTM terbatas.

“Bangunlah kesadaran bersama antara keluarga dengan sekolah. Beri pemahaman pada orang tua peserta didik karena mereka punya peran penting dalam pembelajaran tatap muka terbatas,” kata Jumeri.

Baca Juga : Jadi Syarat PPDB, Disdukcapil Kebanjiran Pemohon Legalisir Dokumen Kependudukan

Jumeri menambahkan, selain bergantung pada kesiapan sekolah, pelaksanaan PTM terbatas juga harus melihat perkembangan kondisi pandemi di wilayah sekolah tersebut, dan berbasis pada penerapan PPKM Mikro yang diterapkan oleh Pemerintah.

“Secara nasional mungkin tidak akan sama antar satu provinsi dengan provinsi lain, antar kabupaten dengan kabupaten yang lain, bahkan antar kecamatan itu juga mengikuti dinamika Covid-19 di wilayah masing-masing,” kata Jumeri.

Untuk itu, lanjut Jumeri, pada bulan Maret 2021 lalu, pemerintah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

“Melalui SKB 4 Menteri tersebut, pemerintah mendorong akselerasi PTM terbatas sesuai kondisi sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan serta mendorong pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan,” kata Jumeri. (ade/*)