Kelumit Kasus Nur Mahmudi, Begini Jawaban Kajari

Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok pada 2018, lalu. (DepokToday.com)
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok pada 2018, lalu. (DepokToday.com)

CILODONG- Sejak menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pada 2018 lalu, hingga kini perkara yang menjerat mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail belum juga menemukan titik terang. Berkasnya bahkan bolak balik antara penyidik dan jaksa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Sri Kuncoro akhirnya angkat bicara.

“Saya pertama kali datang ke sini bertemu dengan Pak Kapolres ini PR kita bersama,” ujarnya pada awak media, Selasa 12 Januari 2021

Baca Juga : Vaksin COVID untuk Depok Disalurkan Kamis, Ini Daftar Penerima

Sri menegaskan, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan pemeriksaan laporan ke penyidik terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nur Mahmudi.

“Itu memang dulu berkasnya sudah pernah dikirimkan masuk ke Kejaksaan Negeri Depok kemudian sudah dilakukan penelitian dan sudah diberikan petunjuk,” katanya

Namun, sekian lama berkas penyidikan itu tidak balik lagi ke kejaksaan.

“Di kita ada SOP, kalau misalnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).”

Kemudian hal itu diikuti berkas perkara, namun nyatanya belum lengkap sehingga harus dilengkapi. “Kita kan ada jangka waktunya, ada toleransi waktunya, ketika belum itu (lengkap) akan kita surati lagi (penyidik Polres),” kata dia

Sri mengaku, setelah beberapa kali disurati ternyata belum juga ada perkembangan, hingga akhirnya SPDP dikembalikan ke pihak penyidik Polres Metro Depok.

“Kita anggap kita sudah tidak ada apa-apa lagi dengan kasus itu, karena semua sudah kita kembalikan dan itu ada mekanisme surat-menyuratnya, ada dokumentasinya, bahwa berkas perkara itu sudah kita kembalikan,” jelasnya

Ia menambahkan, kalau nanti di kemudian hari ternyata penyidik masih berminat untuk menyelesaikan perkara itu, silahkan.

“Tapi dengan mengirim SPDP yang baru lagi ke kami. Itu mekanisme kami,” katanya

Untuk diketahui politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Mahmudi dan mantan Sekda Depok, Harry Prihanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Depok atas kasus dugaan korupsi terkait dengan pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos pada tahun anggaran 2015.

Adapun kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp10,7 miliar. Dana itu disinyalir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Tak hanya itu, keduanya diduga menerima aliran dana tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. (rul/*)