Kejar Target PBB Depok, BKD Gratiskan Denda dan Jemput Bola

Balai Kota Depok, pemerintah kota terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 (Depoktoday.com)
Balai Kota Depok, pemerintah kota terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 (Depoktoday.com)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menggenjot pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Untuk tahun ini, instansi terkait yaitu Badan Keuangan Daerah atau BKD memiliki target PBB mencapai Rp360 miliar.

Untuk mencapai jumlah itu, berbagai usaha dilakukan. Mulai dari jemput bola ke wajib pajak sampai menggratiskan biaya denda hingga Juni mendatang.

Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana mengatakan, berkaca dari ekonomi yang mulai tumbuh, pada tahun ini BKD tetap memiliki jumlah target PBB Kota Depok yang sama dengan tahun sebelumnya. Alasannya, karena kasus COVID-19 masih membawa dampak ekonomi terhadap warga Depok.

“Jadi pembayaran PBB masih sama dengan 2019. Targetnya  juga tidak bertambah dua tahun belakangan ini,” terang Nina 25 Mei 2021.

Sejak 2020 lalu sambung dia, BKD Kota Depok telah berencana menaikan tarif pembayaran PBB, tapi keinginan itu harus ditunda karena keadaan ekonomi belum membaik. Sistem kenaikan pembayaran PBB menurut dia juga telah dipikirkan Pemkot Depok.

Dengan targetan yang ada saat ini, Nina optimis pihaknya bisa mencapai angka yang sudah ditetapkan. Karena itu, sejumlah usaha telah dilakukan BKD Kota Depok.  Seperti melakukan pemantauan dan jemput bola kepada wajib pajak yang belum taat.

“ Kami melakukan pendataan, jemput bola sampai juga membebaskan biaya denda hingga Juni ini. Jadi segera bayar pajak karena sampai Juni ini wajib pajak hanya membayar pokoknya saja,” sebut dia.

Bayar PBB Jatuh Tempo

Baca juga: Realisasi Perolehan PBB Depok Melampaui Target

Sejauh ini, Nina menyebutkan, dari total targetan, baru 15 persen yang berhasil dicapai BKD. Biasanya, banyak wajib pajak yang membayarkan PBB mereka ketika sudah jatuh tempo. Jadi, kemungkinan besar tercapainya sasaran target baru bisa dirasakan pada akhir tahun ini.

“ Biasanya Agustus tuh bisa mencapai 60 persen sampai 70 persen.  Kita lihat di triwulan tiganya mana perusahaan atau perorangan yang besar-besar ini yang kita kejar dan kita samperin,” jelas Nina.

Selanjutnya, kebanyakan perumahan yang masih dalam tahap pembangunan,mejadi penyumbang terbesar PBB di Kota Depok.

“Yang besar itu perumahan-perumahan tuh Seperti Megapolitan dam Karaba kayak gitu. Jadi yang belum selesai pembangunan jadi PBB-nya masih pengembang yang bayar. Adanya juga pererongan atau perusahaan lain,” tutup dia. (lala/*)